Post Ibukota -Triyana Dewi Seroja, seorang politisi dari Partai Persatuan
Pembangunan ( PPP ) menegaskan perhatian Mantan gubernur Petahana DKI Jakarta,
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menunjang kegiatan keagamaan umat Islam
di Jakarta sangat besar. Selain menambah fungsi Islamic Center di Jakarta Utara
menjadi Pusat Perpustakaan Sejarah Islam di Indonesia, Ahok juga membangun
masjid disetiap wilayah di DKI Jakarta.
"Ada Komitmen Ahok-Djarot membangun masjid seperti
masjid Raya yang ada di Daan Mogot dengan luas lahan kurang dari 17 Ha dengan
luas bangunan nya lebih dari 2 Ha. program pemberdayaan umat ini hampir sama
sekali tidak pernah menjadi perhatian dari Gubernur Gubernur sebelumnya yang
justru beragama Islam" Ujarnya.
Menurutnya program kemaslahatan umat Islam ini dilakukan
oleh pasangan Ahok-Djarot ini sangat nyata. Terlebih Ahok juga membangun Pondok
Pesantren dan Asrama di Yayasan Pondok Karya Pembangunan (PKP) Jakarta Timur
dengan luas kurang lebih dari 18 Ha dengan kapasitas lebih dari 2.000 siswa.
Hal ini yang membuktikan komitmen dari Ahok-Djarot terhadap
kepentingan umat Islam. karena sangat tidak masuk akal sehat kalau Ahok
dituding menistakan agama Islam" Wong jelas kali keberpihakannya bagi
umat Islam" tuturnya.
Tingginya kepedulian Ahok-Djarot bagi kemaslahatan Umat
Islam menjadi alasan PPP mendukungnya. Dukungan politik ini diberikan
berdasarkan pemikiran yang sudah matang dengan merujuk rekam jejak Ahok selama
memimpin DKI Jakarta
Bahkan dukungan dari Partai PPP ini dikuatkan dalam sebuah
nota kesepahaman sebagai komitmen dan kelanjutan serta kepedulian terhadap umat
islam. adapun poin dari nota kesepahaman ini diantaranya memberikan anggaran
rutin untuk perbaikan dan perawatan setiap masjid dan mushola yang ada di
wilayah DKI Jakarta.
Selain dari itu, meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan
semua imam, muadzin, ustad dan ustadzah serta marbot masjid dan musholla di
seluruh wilayah DKI Jakarta dengan memberikan tunjangan bulanan." Ini
bukan merupakan hal biasa, tetapi sangat luar biasa, kita sudah merasakan ,
Ahok sudah melakukan banyak hal bagi umat beragama, khususnya umat islam".
terangnya.
Triyana yang juga merupakan Ketua Bidang Hukum dan HAM PPP
memberikan bantuan untuk perbaikan gedung dan biaya operasional bagi pondok
pesantren di seluruh wilayah DKI Jakarta. Pondok pesantren Swasta juga
melakukan kerjasama dengan pihak Pemprov DKI Jakarta, nyata sekali kerja Ahok
ini bagi umat islam, padahal dia non muslim". terangnya.
Jadi kerja Ahok-Djarot untuk kemaslahatan umat itu sudah
nyata, dan program kemaslahatan umat ini merupakan program Ahok-Djarot ke
depan" tuturnya.
Ahok tidak mungkin menodai
Sementara itu, Albert Aries yang merupakan Tim Advokasi
Bhinneka Tunggal Ika BTP mengatakan Indonesia merupakan negara dengan penduduk
terbesar di dunia."Logikanya, Apa mungkin Ahok yang membutuhkan dukungan
suara dari masyarakat atau pemilih yang muslim di Pilkada 2017 dengan sengaja
menodai agama Islam, Ini sangat tidak mungkin".Jelasnya
Saat ini, Ahok didakwa dengan pasal alternatif. dimana dakwaan
pertama dengan pasal 156a KUHP serta dakwaan kedua dengan pasal penghinaan
terhadap ulama. Padahal bukan ulama yang dimaksud oleh Ahok, akan tetapi oknum
politisi yang menggunakan ayat Al Maidah untuk kepentingan politik.
Namun semua tudingan itu sebenarnya terbantahkan dengan
adanya kebijakan maupun keputusan penting Ahok yang terus menerus berusaha
mensejahterakan umat islam saat memimpin jakarta."Contohnya menaikan Haji,
Umroh serta membangun masjid dan lainnya. kalau dia benci Islam, gak mungkin dia
melakukan hal itu", tuturnya.
Menurutnya, pasal 156 KUHP yang didakwakan kepada Ahok
adalah pasal Karet. Apalagi di negara negara beradab, pasal ini dicabut karena
banyak memakan korban,"Belanda, Islandia dan beberapa negara lainnya sudah
mencabut.Kalau ada delik dalam penodaan agama, mestinya harus jelas. misalnya
menginjak injak kitab suci atau membakar rumah ibadah, ini baru namanya
penodaan agama. sekali lagi, tidak ada niat atau maksud Ahok menodai agama
Islam", tegasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan negara ini dibangun bukan
berdasarkan agama dan suku, tetapi negara ini dibangun atas dasar Pancasila dan
Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, siapapun mempunyai hak yang sama untuk
menjadi pemimpin di DKI Jakarta, termasuk menjadi Presiden di Indonesia."Konstitusi
kita sudah menjamin, siapapun punya hak politik yang sama", Pungkasnya.
