Ketiban sial, Sekjen FUI ditangkap akibat makar.

Post Ibukota - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan polisi telah menangkap Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam ( FUI ) Muhammad Al_Khaththath pada Jumat ( 31/3/17) dini hari di Hotel Kempinski,Jakarta Pusat. Muhammad Al_Khaththath ditangkap pihak kepolisian atas dugaan pemufakatan makar.

" Muhammad Al_Khaththath telah kami tangkap di Hotel Kempinski. saat dilakukan penangkapan, yang bersangkutan sedang tidur", kata Agro di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat Siang.

Argo belum mengetahui keperluan dari Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam ( FUI ) yang juga merupakan koordinator aksi 313 Muhammad Al_Khaththath menginap di Hotel tersebut, Agro juga menjelaskan sewaktu penangkapan Muhammad Al_Khaththath dirinya sedang sendirian.

Selain menangkap Muhammad Al_Khaththath, pihak kepolisian juga telah menangkap empat orang lainnya dengan tuduhan pemufakatan makar.

"Ada empat lagi, yang empat yakni ZA, IR, V, dan M. mereka ditangkap ditempat yang berbeda", kata Agro.

Saat ini kelima tersangka didalam kasus dugaan makar tengah diperiksa di Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. kelima tersangka dalam kasus dugaan makar ini disangkakan telah melanggar pasal 107 jo pasal 110 KUHP tentang Pemufakatan Makar.

Sebelumnya Muhammad Al_Khaththath sebelum dilakukan penangkapan. pada Kamis pagi dirinya sempat menggelar konferensi pers di Masjid Baiturrahman, Tebet,Jakarta Selatan terkait dengan rencana aksi 313 yang akan digelar di depan Istana Merdeka, di Jakan Medan Merdeka Utara pada Jumat ( 31/3/17). diketahui FUI merupakan pihak penyelenggara dan Muhammad Al_Khaththath menjadi koordinator didalam aksi 313 tersebut.

Massa yang melakukan unjuk rasa tersebut telah datang di Masjid Istiglal Jakarta. setelah melakukan Shalat Jumat bersama, mereka rencananya akan langsung bergerak ke Istana Merdeka.

Didalam aksi 313 ini., mereka menuntut kepada Presiden RI Joko Widodo agar segera memberhentikan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Thajaja Purnama atau Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta karena telah menjadi terdakwa didalam kasus dugaan penodaan agama yang kini tengah menjeratnya.(Post Ibukota )

Sidang kasus Atut, Rano Karno "Si Doel" disebut ikut menerima jatah.

Post Ibukota - Jana Sunawati, Mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) dan Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit rujukan provinsi Banten, menjadi saksi didalam persidangan  di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ) Jakarta, Rabu ( 29/3/17). Dirinya menjadi saksi untuk terdakwa Mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah.

Didalam persidangan Tipikor, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengkonfirmasi kepada saksi mengenai pemberian sejumlah uang terkait dengan proyek alat kesehatan.

Beberapa diantaranya yang telah menerima aliran dana tersebut adalah Atut dan Rano Karno yang pada saat itu masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) juga telah menunjukan sejumlah barang bukti berupa catatan berisi nama nama serta catatan yang berhubungan dengan aliran dana tersebut. namun didalam catatan tersebut dijumpai beberapa nama yang ditulis hanya dengan menggunakan kode.

Salah satu kode yaitu A2 yang mendandakan Rano Karno. Jana mengaku telah memberikan uang sebesar Rp.50 juta kepada Rano Karno melalui ajudan Wakil Gubernur.

"Saya sudah serahkan ke ajudan nya Rano Karno. saya ditelepon dahulu, katanya mau kerumah untuk mengambil uang tersebut", kata Jana kepada Jaksa KPK.

Menurut Jana, penyerahan dana untuk Rano Karno itu merupakan arahan dari dua staf Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Yuni Astuti dan Dadang Prijatna.

Dadang diketahui merupakan karyawan di PT Balipasific Pragama yang juga dihadirkan jaksa KPK sebagai saksi. Dadang dihadirkan untuk dikonfirmasi terkait dengan uang yang telah diberikan kepada Rano Karno.

Menurut Dadang, telah terjadi dua kali pemberian uang kepada Rano Karno. pemberian pertama kepada Rano Karno adalah sebesar Rp.150 juta atas arahan dari Kepala Dinas Kesehatan Banten, Djadja Buddy Suhardja.

"Pak Djadja ngomong ke saya, dia malu karena tidak pernah memberikan uang ke Rano Karno. trus dikasih sebesar Rp.150 juta lewat Pak Djadja", kata Dadang.

Selain itu, dirinya juga mengakui bahwa penyerahan kedua sebesar Rp.150 juta ditujukan kepada istri Rano Karno.

Menurut Dadang, untuk pemberian kedua itu atas sepengetahuan dari Wawan yang merupakan adik kandung Atut.

Didalam kasus ini, Atut didakwa telah melakukan korupsi dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.79 miliar didalam proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Proses penentuan anggaran dan pengadaan keseluruhan alat kesehatan yang ada di provinsi Banten diduga telah dikendalikan oleh Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Wawan di duga telah menjadi pengatur di dalam proses penunjukan langsung perusahaan yang akan menjadi pelaksana pengadaan alat kesehatan.

Didalam kasus korupsi di provinsi Banten terbilang mulus, dimana koordinasi mengenai proses pengadaan dilakukan melalui anak buah Wawan yakni Staf PT BPP Dadang Prijatna dan Yuni Astuti dari PT Java Medica.(Post Ibukota)

Terbukti, Anies ingin merusak mental anak bangsa dengan KJP plus

Post Ibukota - Basuki Thajaja Purnama atau Ahok, Calon Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan dua menyebutkan bahwa kartu Jakarta Pintar ( KJP ) plus yang kini di usung oleh pesaingnya, Calon Gubernur DKI Jakartano urut pemilihan tiga, Anies Baswedan -Sandiaga Uno dapat merusak mental para warga terutama anak anak.

Ahok menyebutkan hal ini bukan karena tanpa sebab, hal ini dikarenakan KJP Plus yang di usung ini dapat ditarik tunai. adapaun pemprov DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Basuki Thajaja Purnama atau Ahok telah menetapkan transaksi non tunai dan KJP tidak akan dapat ditarik tunai untuk menghindari penyalahgunaan KJP tersebut.

"KJP plus itu dapat merusak mental anak bangsa karena mau dikasih kontan, orang yang tidak mau sekolah pun dikasih KJP plus. KJP itu justru seharusnya dapat mendorong para anak untuk sekolah, kami terbitkan KJP untuk mencegah anak putus sekolah", kata Ahok dikawasan Kedoya, Jakarta Barat, Senin ( 27/3/17) malam.

Adapun KJP plus yang diusung Anies direncanakan akan diberikan kepada para peserta Paket A dan lain lain. menurut Ahok, Pemprov DKI Jakarta saat ini lebih memilih usaha kepada peserta paket dengan pembagian keuntungan 80 : 20.

Ahok juga menegaskan tidak akan pernah memberikan uang tunai kepada anak anak. sebab, uang yang diberikan secara tunai kerap disalahgunakan untuk membeli rokok, handphone atau dapat disalahgunakan oleh pihak lain. hal ini dikarenakan dana KJP seharusnya dapat digunakan untuk keperluan sekolah dan membeli kebutuhan pokok.

"Kalau belanja pakai KJP kan harus di gesek, supaya kami ini tahu datanya. ini seharusnya mendidik", kata Ahok.

Ahok memastikan pengubahan aturan mengenai penggunaan KJP akan dapat menguntungkan dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. terlebih jika dirinya membuat aturan bahwa KJP dapat ditarik tunai. hanya saja dirinya memastikan tidak akan pernah mengubah aturan didalam penggunaan KJP.

Calon Gubernur DKI Jakarta itu juga menjelaskan bahwa KJP seperti tabungan. jika para peserta didik dapat hemat menggunakan dana KJP, maka dirinya akan dapat membeli sepeda atau barang barang lainnya di akhir tahun. namun penggunaan KJP ini bersyarat, dimana pembelian ini menggunakan debet atau transaksi non tunai.

"Ini juga dapat mendidik para anak anak untuk menabung, bukan untuk berfoya foya. kalau saya ubah pergub KJP, semua balik lagi menggunakan uang tunai, apa saya tidak merusak mental anak?", kata Ahok.

Anies sebelumnya menjelaskan perbedaan KJP versi Ahok dan KJP plus versi dirinya. KJP plus juga dapat digunakan oleh para siswa sekolah maupun anak putus sekolah. dirinya berharap KJP plus yang di usung dirinya dapat digunakan untuk membiayai kursus keahlian.(Post Ibukota)

Mengejutkan, Menteri Sosial dipinang

Post Ibukota - Khofifah Indar Prawansa, Menteri Sosial RI, mengaku dirinya belum memutuskan apakah dirinya akan turun dan maju pada bursa calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Jawa Timur.

Nama menteri Sosial sudah di minati dan ditunggu oleh tiga partai besar yaitu Partai Golongan Karya ( Golkar ), Partai Nasional Demokrat ( Nasdem ) dan Partai Amanat Nasional ( PAN ).

"Ya itu nanti sajalah, saya ini masih fokus pada tugas sebagai menteri sosial. jadi ya bgeitu, tidak bole ada satupun kerja Mensis yang harus terkurangi dari proses yang sedang bergulit", ujar Khofifah saat ditemui usai dirinya menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Muslimat Nahdlatul Ulama di Hotel Crowne Plaza, Jakarta Selatan, Senin ( 27/3/17).

Dirinya mengaku tidak ingin mengurangi fokusnya sebagai menteri sosial mesti tiga partai politik besar siap memberikan dukungan agar dapat maju didalam Pilkada Jawa Timur.

Selain itu, dirinya juga masih harus melihat semua perkembangan yang ada menjelang Pilkada tersebut.

"Kata teman teman nanti cek dahulu. saya tidak akan mengurangi kinerja dan stamina saya sebagai mensos, sambil kita lihat saja bagaimana resonansinya", kata dia.

Meskipun dirinya pernah dua kali gagal didalam kontestasi Pilkada Jawa Timur. dirinya dinilai masih memiliki peluang besar jika dapat maju di dalam Pilkada Jawa Timur 2018.

Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN menuturkan, keputusan untuk memberikan dorongan Khofifah untuk maju kedalam Pilkada Jawa Timur bukan tanpa alasan jelas.

Dirinya mengaku sudah lama mengenal sosok Khofifah sejak masih menjadi anggota DPR hingga dirinya menjadi Menteri.

Dirinya juga menilai Khofifah merupakan sosok yang sangat peduli dengan masyarakat dan serta memiliki wawasan kebangsaan yang luas.

Sementara Partai Golkar yang juga melirik Khofifah untuk di usung menjadi salah satu calon Gubernur Jawa Timur karena menganggap menteri sosial memiliki Fans tinggi untuk dapat merebut suara masyarakat Jawa Timur.

Sekretaris Jenderal ( Sekjen ) Golkar, Idrus Marham mengaku partainya sudah mengincar Khofifah sejak awal jauh sebelum partai lainnya.

"Golkar sudah sejak lama mewacanakan Khofifah", kata Idrus, Sabtu ( 2/3/17).(Post Ibukota)

Djan : haram parpol masuk KPU

Post Ibukota - Djan Faridz, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Jakarta menolak wacana yang dilontarkan oleh panitia khusus ( Pansus ) terkait dengan rancangan Undang Undang Pemilu mengenai Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU ).

Usai melakukan kunjungan kerja di Meksiko dan jerman, Pansus lantas mengusulkan anggota partai menjadi Komisioner KPU.

"Kalau saya sebagai PPP, sangat haram hukumnya partai politik masuk ke KPU", kata Djan saat menghadiri perayaan ulang tahun Ketua Dewan pakar Golkar Agung Laksono yang ke -68 dijalan Cipinang Cempedak II, Jakarta Timur, Minggu (26/3/17).

menurut nya, ada potensi kepentingan partai yang dimasukan ke dalam kegiatan KPU yang sebagai penyelenggara pemilu. dirinya menilai, jika hal itu sampai terjadi, maka akan membuat malu partai politik.

"Ada anggota partai politik mau duduk di KPU, maksudnya apa? itu tidak boleh terjadi, jangan, bikin malu nanti, curang nanti dia", ujar Djan.

Wacana memasukan anggota partai menjadi Komisioner KPU dilontarkan oleh Wakil Ketua Pansus Pemilu Yandri Susanto. hal itu mengacu dari pada keanggotaan KPU yang berada di Jerman yang terdiri dari delapan orang dengan latar belakang partai politik serta dua orang hakin untuk mengawal apabila muncul permasalahan hukum.

Saat ditanya ihwal independensi dari pihak penyelenggara pemilu yang berlatar belakang partai politik, Yandri menjawab hal itu justru meminimalisir kecurangan.

"Itu yang kami tanya kemarin. disitulah katanya kalau dari partai politik bisa saling menjaga. jadi enggal mungkin disitu ada kecurangan karena akan ketahuan", ujar Yandri di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa ( 21/3/17).

Ide itu dianggap akan merusak kemandirian dan netralitas KPU sebagai penyelenggarra pemilu.

Dalam pasal 22E ayat 5 UUD 1945 telah disebutkan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang berdifat Nasional, tetap serta mandiri.(Post Ibukota)

Rhoma binggung anaknya pemakai narkoba

Post Ibukota - Polisi telah berhasil menyita sabu seberat 0.7 gram yang di duga merupakan sabu sisa pakai saat menangkap pedangdut Ridho Rhoma di daerah Daan Mogot, Jakarta Barat. saat ini, polisi tengah mendalami asal narkotika yang ditangkap dari Ridho.

"Masih akan kami dalami lagi terkait dengan jaringan narkotika ini. asal narkotika ini dari mana ":, ujar Kasat narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Suhermanto saat dihubungi sejumlah wartawan, Sabtu ( 25/3/17).

Menurutnya, saat ini pihaknya masih berusaha mendalami kasus narkotika ini diantaranya dengan memeriksa tersangka yang merupakan anak dari Rhoma Irama serta pihak lainnya.

Sebelumnya penangkapan Ridho Rhoma menurut Kasubag Humas Polrestro Jakarta Barat dilakukan saat subuh sekitar jam 04.00 wib.

"Ya ditangkapnya tadi subuh sekitar jam 04.00 wib", kata Purnomo saat di hubungi.

Dirinya juga mengakui belum dapat menjelaskan lebih jauh mengenai penangkapan karena tersangka masih dalam tahap pemeriksaan dan pengembangan pihak penyidik.

Sementara itu, penyanyi dangdut yang juga merupakan orang tua tersangka, Rhoma Irama datang ke Polres Metro Jakarta Barat pada Sabtu ( 25/3/17) sekitar pukul 23.15 wib.

Rhoma tiba di Polres Metro Jakarta Barat dengan mengendarai mobil Vellfire serta ditemai oleh seorang supir dan seorang asisten pribadinya.

Begitu sampai, Rhoma yang terlihat mengenakan pakaian serba putih langsung masuk kedalam ruangan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu ( SPKT ). ruangan itu merupakan ruangan yang terhubung dengan ruangan tempat putranya Ridho Rhoma diperiksa didalam kasus narkotika.

Sebelumnya diberitakan Ridho Rhoma telah ditangkap oleh tim satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di sebuah hotel yang berada dikawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Sabtu dini hari.

Didalam penangkapan itu, polisi turut menyita sejumlah barang bukti yaitu narkotika jenis sabu didalam kantung kertas yang disimpan di jok depan mobilnya beserta dengan alat hisapnya.(Post Ibukota)

Jadi saksi Ahok, nasib Ishomuddin ditentukan dirapat.

Post Ibukota - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Anwar Abbas mengatakan bahwa pihaknya kini masih harus merapatkan soal akan diberhentikannya Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Ahmad Ishomuddin dengan seluruh para pimpinan yang ada di MUI.

Dirinya menjelaskan, pihaknya tidak dapat semena mena untuk memutuskan untuk memberhentikan Ishomuddin tanpa adanya proses rapat dengan para pimpinan MUI. Dirinya juga memastikan bahwa sampai saat ini, Ishomuddin masih menjadi salah satu pengurus MUI.

"Saya nanti ingin membawa ke rapat dengan para pimpinan mana yang paling baik. apapun keputusannya nanti. saya akan patuh dan tanda tangani keputusan hasil rapat itu", ujar Anwar, Jumat ( 24/3/17).

"MUI itu adalah sebuah organisasi, ada tata tertib administrasinya, kalau hendak pecat orang, itu ada pakai surat keputusannya. saya sebagai sekjen saja belum pernah menanda tangani SK tersebut", ujar Anwar.

Dirinya mengatakan saat ini telah banyak usulan agar MUI dapat segera memecat Ishomuddin. hal itu dikarenakan Ishomuddin berbeda pandangan saat dirinya menjadi salah satu saksi didalam persidangan dalam kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Thajaja Purnama atau Ahok saat berpidato di kepulauan Seribu.

Usulan kepada dirinya, kata Anwar, berasal dari seluruh pimpinan yang ada di MUI. usulan lainnya juga menilai Ahmad Ishomuddin tidak aktif sebagai seorang pengurus di MUI. karena itulah di dalam waktu dekat ini, MUI akan segera mengadakan rapat dengan para pimpinan untuk segera memutuskan nasih Ishomuddin.

Anwar juga mengatakan akan melemparkan opsi kedalam rapat apakah nantinya perlu menghadirkan Ishomuddin didalam rapat yang akan diadakan tersebut.

"Tapi ya kalau ada usul usul untuk mengberhentikan Ishomuddin ya banyak. tidak hanya dari kalangan MUI saja, tapi dari kalangan yang luar juga sangat banyak. merekea menyatakan menyayangkan kenapa Pak Ishomuddin pandangannya sangat berbeda", ujar Anwar.

"Ini kan kalu memang dia diberhentikan itu diputuskan di dalam rapat dewan pimpinan. jumlahnnya ada sekitar 30 orang. jadi nanti mereka yang akan memutuskan nasibnya", ujar Anwar.

Seperti diketahui bahwa Ishomuddin merupakan salah satu saksi yang dihadirkan oleh Ahok saat sidang dalam kasus dugaan penodaan agama. pandangan yang telah disampaikan Ishomuddin didalam persidangan dianggap bertentangan dengan pandangan MUI.(Post Ibukota)

Dilaporkan, Sandi sebut hukum bisa dibeli

Post Ibukota - Sandiaga Uno, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan tiga menyatakan dirinya telah siap memenuhi panggilan dari pihak kepolisian apabila dipanggil kembali untuk memberikan kesaksian didalam kasus dugaan penggelapan jual beli sebidang tanah yang kini tengah menyeret namanya.

Menurut Sandi, pada awalnya dirinya hanya meminta izin kepada polisi agar dapat di izinkan untuk dapat memenuhi panggilan setelah 19 April 2017. Namun dirinya menilai permintaannya itu tidak dikabulkan karena ada orang orang super kaya yang menurut dia ingin mengintervensi kasus tersebut.

"Kalau menyita perhatian begitu, banyak sekali orang orang yang super kaya yang pengen melihat saya datang ke polisi dan orang orang yang dekat sekali dengan kekuasaan. ya saya akan datang, Insya Allah", kata Sandi di sela sela melakukan kegiatannya di Cianjur, Jawa Barat, Kamis (23/3/17).

Sandi mengatakan bahwa pelaporan terhadap dirinya sangat bernuansa politis. menurutnya, kasus dugaan penggelapan jual beli tanah tersebut yang kini tengah menyeret namanya merupakan konflik antara dua orang yang super kaya yang tidak ingin melibatkan dirinya.

Sandiaga juga menilai namanya ikut terseret didalam kasus tersebut karena statusnya saat ini adalah sebagai calon Wakil Gubernur yang tengah bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2017. dirinya menyatakan karena dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan kasus tersebut maka dirinya memutuskan tidak memenuhi pemanggilan pertama pihak kepolisian pada Selasa lalu.

Sandiaga mengatakan, dirinya juga telah mempunyai jadwal kampanye yang telah diatur sejak jauh jauh hari sebelumnya. karena itu, dirinya menyarankan jika ada pemanggilan ulang dari pihak kepolisian, dirinya meminta kepada polisi agar dapat melayangkan surat pemanggilan tidak secara mendadak.

"Kalau pun kami ini sibuk sekali, asal dapat diberitahukan jauh jauh hari. kalau dilaporkan hari ini, besok langsung sudah dipanggil, itu tidak bisa dijadwalkan. kan kita tahu sendiri jadwal kampanye gimana", kata Sandi.(Post Ibukota )

Isu penculikan anak meresahkan, Polisi pastikan isu tersebut tidak benar

Post Ibukota - Penculikan anak kembali ramai menjadi isu di jagad media sosial akhir akhir ini. dari pesan berantai yang disebar luaskan dimana para kawanan penculik anak itu disebut sebut mengambil organ tubuh para korbannya untuk di jual.

Salah satu pesan berantai itu menyebutkan bahwa telah ada penculikan anak yang terjadi di Jalan Haji Nawi, Jakarta Selatan pada Minggu ( 19/3/17) kemarin. Pesan itu menyebutkan pelaku berpura pura gila saat telah ditangkap.

Saat dirinya menanggapi isu tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono telah memastikan bahwa isu tersebut tidak benar. sejauh ini pihaknya belum mendapatkan adanya laporan mengenai penculikan anak anak di kawasan yang disebut dalam pesan pesan berantai yang telah beredar itu.

"Tidak ada laporan sama sekali mengenai isu seperti itu", ujar Argo, Senin ( 20/3/17).

Dirinya juga menghimbau kepada semua warga agar tidak mudah percaya dengan beredarnya isu yang banyak beredar di media sosial, sebab isu itu belum tentu dinilai benar.

Kendatipun demikian, dirinya juga meminta kepada para orangtua agar selalu waspada didalam manjaga anak anak mereka. dirinya menyarankan agar para orangtua dapat selalu mengawasi para anak anak mereka.

"Waspada itu boleh saja.sebaiknya buat para orang tua agar mengantar dan menjemput anaknya agar tidak terjadi hal hal yang tidak di inginkan terjadi terhadap buah hati mereka", kata dia.

Dirinya juga kembali menghimbau kepada seluruh masyrakat agar dapat melaporkan kepada pihak kepolisian jika melihat ada orang yang dinilai mencurigakan di linkungan sekitarnya. agar pihak kepolisian dapat segera mendatangi lokasi dan mengecek langsung mengenai kecurigaan warga terhadap orang tersebut.

"Jangan main hakim sendiri ya, belum tentu yang kita curigai itu benar merupakan penculik. tetap kedepankan azaz praduga tak bersalah", ujar Argo.(Post Ibukota)

Peras turis asal Tiongkok, Indonesia semakin tercoreng.

Post Ibukota - Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia telah menuding bahwa petugas Bea Cukai telah melakukan pemerasan terhadap warganya.

Pemerasan itu diduga telah dilakukan saat petugas Bea Cukai tengah memeriksa para warga Tiongkok tersebut di pintu masuk Indonesia.

Bahkan diketahui Kedutaan Besar Tiongkok telah memosting peringatan itu di situs resminya.

Kedutaan Tiongkok memberikat nasihat kepada seluruh warganya untuk tidak menyerah pada tekanan untuk membayar sejumlah tips ilegal yang akan diberikan kepada petugas Beas Cukai atau pada pejabat lainnya.

Berhembus kabar bahwa turis yang akan menjalani wisata di sejumlah wilayah Indonesia diwajibkan untuk membayar tips kepada petugas Bea Cukai mulai dari hari 100 ( RP.200 ribu ) sampai 400 ( 800 ribu ) Yuan.

Insiden pemerasan yang dilakukan oleh para petugas itu kemudian dilansir ke media Hong Kong, The South China Morning Post.

Para pejabat yang telah melakukan pemerasan terhadap warga Tiongkok ini berasal dari sejumlah instansi seperti dari Bea Cukai, Imigrasi serta Karantina Bandara.

Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia kemudian memberikan peringatan keras setelah adanya rekaman video yang dipublikasikan secara luas di Media Sosial Tiongkok pada pekan lalu.

Seorang turis yang akan berwisata di Indonesia mengaku dipaksa untuk membayar sebesar 500 Yuan ( Rp.1 juta ) di Bandara Indonesia.

Petugas bandara kemudian melakukan interogasi dan membawa turis tersebut ke sebuah ruangan.

Mereka mendorong serta mengancam akan menolak warga Tiongkok tersebut untuk masuk ke Indonesia.

Kedutaan Tiongkok untuk Indonesia juga mengungkapkan bahwa seorang stafnya telah diberi tahu oleh petugas di Kantor Imigrasi Indonesia dan Bandara Soekarno hatta, Tangerang.

Erwin Situmorang, Kepala Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta menyatakan saat ini jajarannya akan segera menindak lanjuti persoalan pemerasan terhadap turis asing.

"Akan segera kami selidiki masalah ini", ujar Erwin, Minggu ( 19/3/17).

Erwin juga mengakui dirinya akan segera mengonfirmasi anak buahnya yang ada di lapangan.

"Semua anggota akan saya tanyai dan nanti akan diberikan klarifikasinya", ujarnya.

Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Agung Sampurno juga dikabarkan telah mengetahui masalah ini.

"Isi surat dari Duta Besar yang bersangkutan belum kami baca,tapi telah dilakukan klarifikasi ke internal imigrasi, untuk hasilnya saya juga belum mendapatkan info", ujar Agung.

Menurutnya, kejadian ini harus diberikan keterangan yang jelas terhadap petugas Bea Cukai.

Sementara itu Kaharudin Ali, Ketua kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta telah menyampaikan jajarannya akan menelusuri terkait dengan kejadian tersebut.

"Ini harus dapat segera kami cek", ujar Kaharudin.(Post Ibukota)

Kian licik, Sandiaga sebar isu politik uang

Post Ibukota - Salah seorang dari juru bicara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan dua, Basuki Tahajaja Purnama atau Ahok -Djarot Saiful Hidayat, Raja Juli Antoni, meminta kepada calon wakil gubernur DKI Jakarta dengan no urut pemilihan tiga Sandiaga Uno agar dapat berbicara secara jelas tentang oknum yang telah melakukan politik uang pada Pilkada DKI Jakarta.

"Bila benar Sandiaga Uno beserta timnya telah menemukan fakta bahwa ada tim sukses Ahok-Djarot telah mendesain politik uang secara sistematis dengan menyewa rumah di beberapa tempat, Sandiaga itu seharusnya melapor kepada pihak yang berwenang dan bukannya mengumbar gosip di hadapan publik", kata Antoni melalui keterangan tertulisnya, Jumat ( 17/3/17).

Dirinya menanggapi ucapan yang telah dilontarkan Sandiaga pada Kamis kemarin yang menyatakan pihaknya telah mendapat laporan tentang adanya oknum yang telah menyewa sebuah kontrakan di pemukiman warga untuk memobilisasi massa pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu pada 19 April mendatang, Namun Sandiaga tidak mau menjelaskan secara detail lokasi yang dimaksud tersebut.

Menurut Antoni, pernyataan yang di lontarkan oleh Sandiaga Uno sangat tidak lengkap dan tidak jelas itu sangat berpotensi dapat membuat masyrakat menjadi binggung. Antoni khawatir isu pernyataan dari Sandiaga tersebut dapat memecah belah dan meresahkan berbagai pihak yang akan terlibat didalam konstestasi Pilkada DKI Jakarta.

"Jadi, berhentilah untuk mengaduk aduk emosi dari masyrakat. kasus jenazah pemilih Ahok sudah sangat membuat masyrakat kita terkoyak koyak. sekarang malh dia melempar isu lagi mengenai politik uang yang dikendalikan dari sebuah rumah di tengah tenagh perkampungan, pastinya masyarakat akan saling curiga, menjadi resah dan terpecah belah", tutur Antoni.

Antoni juga mengatakan akan mendorong upaya penegakan hukum ke pihak Bawaslu DKI Jakarta bila Sandiga beserta dengan tim nya ada menemukan indikasi pelaku politik uang.(Post Ibukota)

Disebut terima Fee E-KTP, Gamawan enggan berkomentar.

Post Ibukota - Gamawan Fauzi, Mantan menteri Dalam Negeri akan bersaksi di dalam persidangan kasus dugaan korupsi mega proyek pengadaan E-KTP di pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ) pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Didalam dakwaannya, dirinya disebut sebut menerima sejumlah aliaran dana untuk menggelontorkan sejumlah anggaran hingga penunjukan pelaksana di dalam proyek E-KTP.

Dirinya lalu membantah telah menerima sejumlah aliran dana dari kasus dugaan korupsi E-KTP tersebut.

"Saya tidak pernah sama sekali terima, pasti itu, tidak pernah sama sekali terima", ujar Gamawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ), Jakarta, Kamis ( 16/3/17).

Dirinya juga mengakui bahwa tidak ada persiapan yang khusus untuk menghadapi persidangan tersebut. dirinya mengaku juga telah menyiapkan sejumlah dokumen, namun saat ditanya mengenai dokumen tersebut, dirinya terlihat enggan untuk membeberkan dokumen apa saja yang dibawa dirinya ke pengadilan tersebut.

"Kita kihat saja nanti ya", kata Gamawan.

Dirinya juga menganggap tidak ada kejanggalan di dalam proses pengadaan dalam proyek E-KTP tersebut. setelah adanya penetapan terhadap tersangka, baru lah dirinya mengetahui ada sejumlah temuan yang telah bermasalah.

"Saya tahunya setelah adanya ditetapkan tersangka, saya baru tahu ada masalah", kata Gamawan.

Namun gamwan terlihat enggan berkomentar banyak mengenai dugaan bersama sama telah melakukan korupsi didalam kasus dugaan korupsi mega proyek E-KTP dengan dua terdakwa yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman dan anak buahnya Sugiharto serta sejumlah pentolan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI ( DPR RI ) masa priode 2009-2014.

"Saya tidak mau komentari lah", kata dia.

Di dalam kasus dugaan korupsi pengadaan E-KTP tersebut, Ganawan Fauzi disebut sebut telah menerima aliran dana sebesar Rp.50 juta dan 4.5 juta Dollar AS. dimana didalam menerima hasil korupsi tersebut, dirinya disbut menerima aliran dana tersebut secara bertahap.(Post Ibukota)

Sri Bintang akhirnya menghirup udara bersih

Post Ibukota - Terduga makar Sri Bintang Pamungkas telah dibebaskan dari tahanan, Rabu (15/3/17). dirinya dibebaskan setelah selama 75 hari ditahan sejak peangkapannya atas dugaan makar pada 2 Desember 2016 lalu.

"Benar, telah dilepaskan kemarin",., kata istri Sri Bintang, Ernalia saat dilakukan konfirmasi, Kamis ( 16/3/17).

Dirinya juga terlihat enggan membeberkan lebih detail soal penahanan suaminya. dirinya meminta agar dapat diberikan waktu agar suaminya dapat memenangkan diri terlebih dahulu.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono juga belum mengetahui apakah pembebasan tersangka dugaan makar Sri Bintang berdasarkan permohonan penangguhan penahanan yang sebelumnya pernah diajukan. dirinya hanya menjelaskan bahwa Sri Bintang telah dibebaskan.

"Telah dibebaskan, kemarin", kata Agro singkat.

Diketahui Sri Bintang telah ditahan mulai dari 3 Desember 2016 usai dirinya ditangkap bersama dengan para tersangka dugaan makar lainnya di tempat berbeda. dirinya telah mendekam di dalam Rutan Narkoba bersama dengan kakak beradik Rizal Kobar dan Jamran yang juga merupakan tersangka di dalam kasus dugaan makar.

Polisi juga telah memperpanjang masa tahanan Sri Bintang selama 40 hari pada 23 Desember 2016 lalu. kemudian pihak kepolisian memperpanjang kembali masa tahanan Sri Bintang Pamungkas selama 30 hari pada 31 Januari 2017.

Tersangka dugaan makar, Sri Bintang Pamungkas dilakukan penangkapan di kediamannya di Cibubur pada 2 Desember 2016 lalu. dirinya disangka akan melakukan upaya makar terkait dengan suratnya ke MPR RI yang menuntut adanya sidang istimewa.

Polisi juga telah menggeledah rumah dan tempat kerja Sri Bintang. penangguhan penahanannya sebelumnya telah ditolak oleh polisi.

Sri Bintang Pamungkas disangka telah melakukan pelangaran Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tantang Informasi Transaksi Elektronik Jo pasal 107 tentang Makar jo pasal 110 KUHP tentang tindakan pemufakatan jahat.(Post Ibukota)

Anies enggan berkomentar terkait tuduhan menyelewengkan pendanaan Frankfurt Book Fair 2015

Post Ibukota - Calon Gubernur DKI Jakarta dengan no urut pemilihan tiga, Anies Baswedan tidak mau menanggapi serius soal laporan terhadap dirinya yang telah di sampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).

Anies Baswedan telah dilaporkan ke pihak KPK atas tuduhan telah melakukan penyelewengan didalam kegiatan Frankfurt Book Fair pada tahun 2015 lalu.

"Kalau saya melihat ini ( Laporan ) lucu lucuan Pilkada saja, selalu ada ada saya yang meriah meriah seperti ini. harap bersabar saja, ini merupakan ujian", kata Anies usai melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Al-Mughni, Jakarta Selatan, Jumat ( 10/3/17).

Anies terlihat tidak ingin memaparkan lebih jauh mengenai penyelengaraan festival buku 2015 tersebut. dirinya juga meminta pelapor yang menjelaskan soal laporan tersebut.

Saat dirinya ditanya mengenai anggaran didalam kegiatan festival buku tersebut, Anies mengatakan bahwa hal itu semuanya dapat dilihat dari laporan badan pemeriksa keuangan ( BPK ).

"Kalau ada masalah di BPK harusnya ada laporan dari waktu kemarin kemarin itu, kan yang audit itu BPK", ujar Anies.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Febri Diansyah sebelumnya telah membenarkan adanya laporan tuduhan telah melakukan penyelewengan didalam kegiatan Frankfurt Book Fair pada tahun 2015 lalu yang dilakukan oleh Anies Baswedan.

Febri juga mengatakan bahwa pelaporan tersebut masih perlu untuk dikaji ulang sebelum diputuskan untuk ditindaklanjuti lebih mendalam.

Calon gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan tiga , Anies Baswedan dilaporkan oleh Direktur Eksekutif GACD Andar Mangatas Situmorang ke KPK.

Menurut Direktur Eksekutif GACD Andar Mangatas Situmorang, pendanaan proyek Frankfurt Book Fair pada tahun 2015 lalu senilai Rp.146 miliar. dirinya menyebutkan Anies telah menyalahgunakan jabatan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Pameran Kebudayaan Indonesia.(Post Ibukota)

Baca surat dakwaan, Jaksa KPK sebut nama Marzuki Alie

Post Ibukota - Marzuki Alie, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) RI priode 2009 -2014 di duga terlibat menerima uang terkait kasus E-KTP. Politisi dari Partai Demokrat itu disebut juga menerima dana sebesar Rp.20 miliar.

Hal itu terungkap di dalam surat dakwaan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dengan dua terdakwa mantan Pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Irman dan Sugiharto.

Dana tersebut diberikan oleh Andi Sgustinus alias Andi Narogong kepada Marzuki. Andi Narogong merupakan pengusaha yang ditunjuk langsung untuk menjadi satu satunya perusahaan pemenang lelang dalam proyek pengadaan E-KTP.

Awalnya Andi bertemu dengan Sugiharto di ruang kerja Sugiharto pada Februari 2011. Andi juga menyampaikan kepada Sugiarto bahwa untuk kepentingan penganggaran di DPR, dirinya akan memberikan uang sebesar RP.520 miliar kepada beberapa pihak.

"Salah satu pihak adalah Marzuki Alie, sebesar Rp.20 miliar", ujar Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis ( 9/3/17).

Selain diberikan kepada Marzuki, Andi juga memberikan uang kepada Ketua Partai Demokrat yang saat itu adalah Anas Urbaningrum sebesar Rp.20 miliar serta politisi dari Partai Golkar sebesar Rp.20 miliar.

Kemudian, uang juga diberikan kepada partai Golkar dan partai Demokrat masing masing menerima uang sebesar Rp.150 miliar.

Selain itu, kepada partai partai besar lainnya seperti PDI-P diberikan juga uang sebesar Rp.80 miliar.

Didalam kasus dugaan kasus korupsi itu, Irman dan Sugiharto telah didakwa karena telah merugikan negara sebesar Rp.2.314 triliun.

Menurut jaksa, kedua tersangka di duga kuat terlibat di dalam pemberian suap terkait dengan proses penganggaran di proyek E-KTP di DPR RI untuk tahun anggaran 2011-2013.

Selain itu, kedua tersangka terlibat di dalam mengarahkan dan memenangkan perusahaan tertentu untuk menjadi pelaksana proyek pengadaan E-KTP.(Post Ibukota)

Ingin naikan industri perikanan Pulau Seribu, Ahok ajak kerjasama dengan negara Afrika Selatan

Post Ibukota - Basuki Tahaja Purnama atau Ahok, Gubernur DKI Jakarta nonaktif mendorong kerjasama perikanan antara pemprov DKI Jakarta dengan pemerintahan Cape Town, Afrika Selatan.

Gagasan kerjasama itu disampaikan Ahok kepada Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma.

"Kami sangat tertarik dengan budidaya industri perikanan disana, kan kami juga ada Pulau Seribu kan. kalau disana (Cape Town ) mereka juga menyediakan lahan dan perijinan ( budidaya Industri perikanan)", kata Ahok di kediaman Megawati di jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu ( 8/3/17).

Selain hal itu, dirinya juga mengungkapkan keinginannya agar kerjasama itu dapat terjalin antara BUMD di tiap tiap provinsi agar dapat berjalan lebih profesional. Ahok disebut telah menawarkan kerjasama dengan Cape Town di Kepulauan Seribu.

"Karena selain peruntukan untuk wisata, Pulau Seribu juga sangat baik untuk pengolahan ikan maupun industri perikanan", ujar Ahok.

Ahok menjelaskan saat ini pemprov DKI Jakarta sebelumnya sudah lama memiliki memorandum of understanding ( Mou ) kerjasama sister city dengan pemerintahan Cape Town. hanya saja nota kerjasama itu sampai saat ini belum ditandatangani dan Ahok merasa perlu segera menandatangani nota kesepahaman itu di Cape Town.

"Ya sudah deh, nanti segera saya beresi itu, yang sudah sempat terunda, saya bilang, saya harus aktif dulu menjadi gubernur ( baru sepakati kerjamasama dengan sister city)", kata Ahok.

Presiden dari Afrika Selatan, Jacob Zuma tengah berada di Indonesia dan berkunjung di kediaman mantan presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri. adapaun Ahok turut mendampingi Megawati di dalam pertemuan itu bersama dengan wakil Gubernur nonaktif DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat serta Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Sementara itu, Ahok juga mendapat dukungan langsung dari presiden Afrika Selatan Jacob Zuma untuk kembali menduduki DKI 1.

"Dia ( presiden Afrika Selatan Jacob Zuma ) telah memberkati saya, tepo tepok gitu", ujar Ahok di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jakarta, Rabu ( 8/3/17).

Dirinya juga mengatakan bahwa presiden Afrika Selatan Jacob Zuma juag sangat tertarik melihat perkembangan politik yang ada di tanah air.(Post Ibukota)

Jadi Justice Collaborator, Irman dan Sugiharto beberkan 40 orang penerima suap kasus E-KTP

Post Ibukota - Irman dan Sugiharto, dua mantan pejabat di tubuh Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) telah siap menjalani sidang perdana di dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan E-KTP berbasis NIK tahun anggaran 2011-2012.

Irman dan Sugiharto disebut sebut bukan merupakan pemain utama di dalam kasus dugaan korupsi yang telah menelan kerugian negara sebesar Rp.2.3 Triliun. diketahui ada pelaku lain yang berperan sebagai dalang didalam kasus korupsi tersebut.

Sidang perdana yang akan di gelar berangendakan pembacaan surat dakwaan itu akan berlangsung di pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis ( 9/3/17) besok.

"Persidangan akan berlangsung tanggal 9 Maret, Kamis besok. didahului dengan agenda pembacaan dakwaan", ujar Soesilo Ariwibowo, Kuasa hukum Irman dan Suhiarto kepada wartawan, Selasa ( 7/3/17).

Justice Collaborator telah diajukan oleh Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Hal ini dilakukan untuk dapat membantu pihak penyidik KPK untuk mengusut perkara yang telah di usut sejak 2014 lalu.

Justice Collaborator memiliki salah satu syarat diantaranya adalah mengakui kesalahan dan serta membuka informasi seluas luasnya kepada pihak penyidik. mereka pun telah mengungkapkan hal itu kepada pihak penyidik.

Di dapat nama nama besar yang akan muncul di dalam surat dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik ( E-KTP).

Nama nama besar yang akan muncul tersebut terdiri dari sektor politik, birokrasi dan swasta.

Kedua tersangka didalam kasus korupsi ini telah siap untuk dihadirkan ke dalam persidangan yang akan berlangsung.

Didalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik, Sugiharto terlihat mempergunakan kursi roda sebagai alat bantu untuk berjalan, namun belakangan dirinya telah dapat berjalan sendiri dengan bantuan tongkat.

"Persiapannya biasa biasa saja, yang standart saja", kata Soesilo Ariwibowo.

Irman diketahui merupakan Kuasa Pengguna Anggaran sedangkan Sugiharto adalah Pejabat yang membuat komitmen di pengadaan proyek E-KTP. Kedua tersangka di duga telah menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Di dalam proyek pengadaan E-KTP sebesar Rp.5.9 triliun ini. tersangka Irman di duga telah menerima komisi sebesar Rp.3 miliar sedangkan tersangka lainnya Sugiharto mendapatkan Rp.400 Juta.

Korupsi dari E-KTP tersebut di duga telah dibagikan di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI ( DPR-RI ), lembaga eksekutif dan perusahaan swasta.

Setidak nya terdapat 40 orang telah menerima guyuran suap didalam kasus E-KTP ini.

Nama nama mereka akan tercantum di dalam surat dakwaan yang akan dibacakan pada persidangan perdana pada Kamis besok.

Selanjutnya diketahui sebanyak 14 orang yang ikut menerima kucuran dana tersebut diantaranya merupakan anggota dan mantan anggota DPR RI telah mengembalikan uang hasil korupsi E-KTP tersebut.

Dari keseluruhan yang telah mengembalikan dana tersebut setelah ditotal mencapai Rp.30 miliar.(Post Ibukota)

Anies akui dukungan terhadap dirinya semakin bertambah

Post Ibukota - Anies Baswedan, calon gubernur DKI Jakarta dengan no urut pemilihan tiga menilai saat ini dukungan untuk dirinya telah berlimpah diberikan mulai dari sebelum putaran kedua Pilkada DKI Jakarta diumumkan. Dukungan tersebut merupakan dukungan dari para relawan dan simpatisan partai politik maupun non politik.

"Kami sangat bersyukur telah mendapatkan dukungan, semakin hari semakin bertambah saja, insya allah itu akan dapat membantu kami untuk melewati putaran kedua ini dan insya allah bisa memenangjan Pilkada nanti", kata Anies di Masjid Jami'Al Wiqoyah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu ( 5/3/17).

Menurut dirinya, meski sudah mendapatkan banyak sekali pernyataan untuk mendukungnya. dirinya mengingatkan bahwa hal ini jangan hanya sekadar cuma deklarasi saja. dirinya mengajak untuk tetap fokus dan berupaya untuk dapat memenangkan Pilkada DKI 2017 bersama sama usai diadakan deklarasi untuk memberikan dukungan kepada dirinya.

"Memang kami akan bekerja keras, yang terpenting bukan pada deklarasinya saja. akan tetapi kerja pasca deklaraasi. tapi kami sangat bersyukur bahwa deklarasi sudah berjalan dan kami sangat optimis", kata Anies.

Diketahui sebelumnya wakil calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sempat menyinggung harapannya untuk dapat berkampanye bersama dengan para parpol pengusung calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta no urut satu Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.paropol yang dimaksud  dan di singgung oleh Sandiaga diantaranya Partai Demokrat, Partai PPP, Partai PKB dan Partai PAN.

Menurut Anies, penjajakan terhadap ke empat parpol itu masih terus berjalan sampai saat ini. jika tekah di dapatkan kepastian arah dukungan dan kesepakatam diantara mereka dan partai tersebut maka barulah di umumkan secara terbuka di depan publik.

"Pembicaraan masih terus berjalan, nanti kalau memang sudah jelas ada waktunya akan segea kami kabarin", ujar Anies.(Post Ibukota)

Akankah Jupe Dibawa Berobat keluar Negeri Setelah Kanker Serviks yang di Derita Tak Kunjung Sembuh?

Post Ibukota -- Jakarta- Hingga Saat ini Artis Julia Perez atau yang lebih akrab dikenal dengan Jupe masih dalam Proses Pengobatan diri, Kanker Serviks yang diderita oleh Jupe hingga saat ini masih belum mau beranjak dari dirinya, Malah saat ini dengan Sakit yang dideritanya itu kini kaki diketahui ikut membengkak.

Ketika dijumpai, Ibu Jupe yakni Sri Wulansih mengatakan bahwa saat in kondisi kaki yang membengkak sudah mulai beransur jauh lebih baik daripada sebelummnya, bengkaknya itu sudah mulai berkurang, Imbuh Beliau saat dijumpai di RSCM Jakarta.

Kaki yang mengalami bengkak itu terjadi pada ujung kaki, karena kanker yanf dideritanya itu menyerang jaringan otot. dan saat dirinya mengalamu pembengkakak, Jupe menutup kakinya dengan Selimut. 

Setelah dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Pembengkakan pada kakinya itu karena adanya penyumbatan. dan Dirinya disarankan oleh Dokter untuk lebih sering melakukan terapi Berjalan setiap harinya.

Namun Kendati demikian Sewaktu ditanyakan Mengapa Jupe tidak dibawa saja berobat keluar negeri? Mungkin dengan fasilitas yang lebih memadai Penyakit Jupe dapat segera untuk disembuhkan,

Perihal Mengenai itu, Pihak keluarga akhirnya memberiakn pernyataan bahwa untuk saat ini pihak anggota keluarga masih sedang mempertimbangkan ide tersebut apakah nantinya Jupe akan dibawa keluar negeri atau tetap menjalankan pengobatannya di Indonesia.

Sejauh ini diketahui dari Pihak keluarga masih mempercayakan urusan Sakit yang diderita Jupe atas kanker Serviks Kepada Pihak tim Medis yang ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

Dan untuk Alternatif rujukan rumah sakit lain selain RSCM, masih belum ada pilihannya .

Jupe Sendiri Merupakan Mantan Istri dari Gaston Castano yang kini keduanya sendiri telah bercerai. Saat ini Jupe tengah melawan penyakit yang dideritanya itu, yang dikabarkan kanker yang mengerogot tubuhnya itu telah memasuki stadium IV.

Sebelum dikabarakan menderita kanker Serviks Stadium IV, Jupe pernah mengaku ke publik pada November tahun 2914 bahwa dirinya opernah menjalani pemeriksaan dan diktahui dirinya saat itu menderita kanker Serviks tahap 1B.

Sejak Berita itu diturunkan, Jupe pun Mulai Menjalani pengobatan di Singapura, dan pernah Dinyatakan sembuh pada Bulan Januari 2015 dan kemudian Di Bulan Mei 2015, dirinya kembali didiagnosa dengan penyakit kista dan dibagian payudaranya juga terdapat benjolan 

Dan tak mau kembalil Menjalani Pemeriksaan Dirinya sempat mengabaikan Penyakitnya itu dengan Bertahan sampai pada akhirnya diketahui pada Februari 2016 dirinya memotong rambut panjangnya menjadi pendek dengan alasan untuk mendukung anak-anak pejuang penyakit kanker.

Lakukan aksi Walk Out, KPU salahkan Ahok-Djarot.

Post Ibukota - Sumarno, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta mengaku bahwa dirinya telah meminta maaf kepada calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut pemilihan dua, Basuki Thajaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.

Permintaan maaf tersebut telah disampaikan Sumarno terkait dengan adanga kesalahpahaman waktu dimulainya rapat pleno penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua yang digelar di Hotel Borobudur, Sabtu ( 4/3/17).

"Sudah saya sampaikan maaf kepada Pak Ahok dan Pak Djarot", ujar Sumarno usai berakhirnya acara.

Meskipun sudah meminta maaf kepada Ahok dan Djarot, menurut Sumarno, Ahok masih belum bisa menerima adanya kesalahpahaman tersebut."Pak Ahok sepertinya masih kurang berkenan, kan biasalah", kata dia.

Sebelumnya diketahui Ahok dan Djarot meninggalkan lokasi rapat pleno lantaran acara tidak kunjung dimulai meskipun telah melewati waktu yang telah dijadwalkan sebelumnya.

Berdasarkan undangan yang dikirim KPU DKI Jakarta, rapat pleno sedianya akan dilangsungkan mulai pada pukul 19.30 Wib, namun sampai dengan pukul 20.00 tidak didapati tanda tanda akan dimulainya acara rapat tersebut.

Sementara menurut pihak Ahok. mereka mengaku telah hadir untuk mengikuti rapat pleno yang diadakan di Hotel Borobudur sejak pada pukul 19.00 wib.

Tapi menurut Sumarno, meskipun sudah tiba di Hotel Borobudur, pihak Ahok-Djarot tidak berada diruangan yang menjadi lokasi acara rapat pleno tersebut.

Mereka, kata Sumarno, menunggu di ruangan lain yang bukan merupakan ruangan yang disediakan oleh pihak KPU."Padahal sudah ada ruang tunggu untuk para pasangan calon. telah disiapkan ruangan VIP. kan kita awali dengan makan malam, telah disiapkan makan malamnya", ujar Sumarno.

Menurut Sumarno, seandainya pihaknya ada mengetahui bahwa Ahok-Djarot ada di ruangan lainnya, maka rapat akan dimulai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

"Kalau memang tadi seandainya sudah tahu, dan karena memang yang tadi juga sudah hadir, kita kan bisa mulai lebih awal", kata Sumarno.

Seperti diketahui sebelumnya, Ahok-Djarot meninggalkan acara rapat pleno dikarenakan acara yang diselengarakan pihak KPU molor dari waktu yang telah ditentukan.(Post Ibukota)

Inilah Ropi Yatsman Pelaku Pengedit dan Penyebar Hate Speech di Keranda Jokowi - Ahok

Post Ibukota--  Pihak Bareskim Telah Menangkap salah seorang Penyebar Foto Editan dan jugasselaku Pemilik Akun grup Medsos Facebook Keranda Jokowi-Ahok. Ropi Yatsman telah ditangkap pada tanggal 27 Februari yang lalu sekitar jam 11.30 WIb di tempat dirinya bekerja di Jalan Raya bukit tinggi -Padang. 

Kepala biro Penerangan masyarakat mabes polri, Brigadir Jenderal Polisi Rikwanto menyebutkan Ropi ditangkap Sesuai Dengan Surat polri Nomor SP. Kap/04/II/2017/Dittipisiber karena diduga telah melakukan Pelanggaran dengan memposting berbagai foto serta hate speech kepada pemerintah. Adapun Postingan itu ditujukan kepada Presiden joko Widodo lalu diikuti Ahok serta mantan Presiden Sebelumnya Ibu Megawati Soekarno Putri. 

Hal tidak terpuji ini tidak patut untuk dicontoh, Karena Ropi telah memberikan asumsi kepada pihak publik dengan memnyebarkan rasa kebencian dengan cara mendiskreditkan Pemerintah.

Selain itu Ropi juga diketahui merupakan salah satu pemilik dari akun group facebook "Keranda Jokowi- Ahok" Dan dari grup itulah dirinya melancarkan aksinya. Pengikut dari Grup akun itu juga lumayan cukup banyak.

Rikwanto juga Menerangkan bahwa Ropi dengan sengaja Melakukan perbuatan tersebut lantaran dirinya tidak menyukai Pemerintahan saat ini. Diketahui juga aksi ini sudah dimulai oleh dirinya sejak tanggal 3 Februari lalu. 

Dengan disitanya barang bukti lengkap sudah berkas penahanan untuk menangkap Ropi.

Adapun  barang bukti yang dapat diambil yaitu KTP Tersangka, 1 handphone Blackberry type 8520 warna hitam, 1 buah handphone Merk Asus Z00UD hitam serta 1 unit CPU Simbadda hitam.

Dan untuk saat ini pelaku sudah ditahn di Polda metro jaya Untuk Melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan Hasil Perbuatannya itu Ropi dapat dijerat hukuman Pasal 45 ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. dan dapat diganjar hukuman Penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 Miliar Rupiah. 

Pihak Bareskrim bukan hanya akan mempantau Aksi Perbuatan Ropi seorang, dikabarkan Bareskrim telah mengantongi sejumlah akun medsos pada grup yang juga sama halnya seperti akun Keranda jokowi-Ahok. dimana ada Unsur hate Speech maka kami akan melakukan penangkapan juga.

Anies : Masa Djarot tidak tahu..geli saya,

Post Ibukota - Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama atau Ahok mengakui dirinya tidak mengetahui tanah negara yang telah digunakan untuk menjadi mal. bahkan dirinya juga meminta kepada calon Gubernur DKI Jakarta dengan no urut pemilihan tiga Anies BAswedan untuk melaporkannya.

Sebelumnya Anies mengatakan bahwa ada tanah negara di Jakarta yang telah dijadikan mal. walaupun dirinya tidak ingin mengungkapkan mal mana yang dimaksudnya berada.

"Saya enggak tahu yang dimaksud Anies", ujar Ahok saat berada di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis ( 2/3/17).

Ahok mengungkapkan sebaiknya Anies melakukan pelaporan kepada pihaknya jika memang benar ada pelanggaran yang dimaksud. maka dengan begitu, dirinya dapat langsung melakukan penindakan kepada pihak yang melanggar.

"Makanya saya bilang, kalau sampai ada terjadi pelanggaran seperti itu laporan dan masuk pidana. kalau sampai ada tanah negara yang dipakai oleh swasta bikin mal itu bisa di pidana", tegasnya.

Sebelumnya Anies menyebutkan terdapat lahan negara yang ada di Jakarta yang kini telah dipakai untuk menjadi mal. meskipun demikian, Anies tidak mau menyebutkan secara detail mal mana yang dimaksud.

"Ada, masa sich Pak Wakil Gubernur tidak tahu", ujar Anies saat ditanya wartawan di DPP Partai Gerindra,Rangunan, Jakarta Selatan, Rabu ( 1/3/17).

Anies sendiri masih terlihat enggan untuk menyebutkan dimana letak detail posisi lahan tersebut. Calon Gubernur dengan no urut pemilihan tiga ini mengatakan biar isu tersebut menjadi teka teki terlebih dahulu.

"Bisa ( disebutkan ), tapi jangan sekarang. biar teka teki dahulu. bahkan ada yang baru dilakukan pembaharuan, ada mas. nanti tanya saja sama anggota DPRD lah, ada tahu semua tuh", kata Anies dengan tawa.

Anies juga menyebutkan apakah anggota DPRD DKI yang dimaksud mengetahui tentang pembangunan mal yang dimaksud dari fraksi pengusung Anies-Sandi."Tentunya kalau anggota DPRD punya pengetahuan yang sama", sebut Anies.

Lantas mengapa telihat Anies enggan menyebutkan dimana saja lahan tersebut saat ini." Biar teka teki saja dulu lah, masa semua harus dijawab sekarang juga. tetapi saya agak geli saja kalau ( Djarot ) tidak tahu, nanti diberitahu saja dah", jawab Anies. (Post Ibukota)