Gara gara 1.2 juta, Siti Aisyah terancam hukuman mati di Malaysia

Post Ibukota - Siti Aisyah dan seorang wanita Vietnam bernama Doan Thi Huong akan didakwa pasal pembunuhan oleh kejaksaan Malaysia terkait dengan dugaan keterlibatan mereka di dalam kasus pembunuhan Kim Jong Nam, kakak tiri dari pemimpin Korea Utara ( Korut ), Kim Jong Un.

Jaksa Agung Malaysia, Mohammed Apandi Ali mengatakan bahwa kedua wanita tersebut akan resmi didakwa pada Rabu, 1 Maret 2017. mereka akan dijerat dengan dakwaan tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman mati.

"Saya bisa mengkonfirmasi itu", ujar Apandi Ali kepada Reuters, Selasa ( 28/2/17).

Kim Jong Nam tewas setelah diketahui diserang oleh dua wanita di Bandara Internasional Kuala Lumpur pada 13 Februari lalu. pihak kepolisian Malaysia mengatakan Kim Jong Nam tewas akibat gas saraf VX yang di usapkan ke wajahnya. oleh Badan Perserikatan Bangsa Bangsa ( PBB ) jenis gas saraf VX dinyatakan sebagai salah satu senjata pemusnah massal.

Pemerintah Koreas Selatan juga menyebutkan pembunuhan terhadap Kim Jong Nam dilakukan oleh para agen inteligen Korea Utara. Otoritas Malaysia sendiri menyatakan terdapat delapan warga Korea Utara yang telah di identifikasi terlibat didalam pembunuhan Jong Nam. Kedelapan warga Korea Utara tersebut adalah Ri Ji Hyon ( 33), Ri Jar Nam ( 57), Hong Song Hac ( 34), O Jong Gil ( 34), Ri Jong Chol ( 47), Ri Ji U ( 30 ) alias James, Hyon Kwang Song ( 44) dan Kim Uk II (37).

Jong Choi telah ditangkap pada 17 Februari lalu oleh pihak berwenang Malaysia di sebuah kondominium di Kuala Lumpur. sedangkan empat orang lainnya yang terdaftar di identifikasi diyakini kabur dari Malaysia pada hari yang sama saat Jong Nam ditemukan tewas. sebelumnya mereka sempat mampir ke Jakarta sebelum melanjutkan penerbangan ke Dubai, Uni Emirat Arab dan Vladivostok Rusia. keempat orang tersebut sampai hari ini diyakini telah kembali ke Pyongyang Korea Utara.

Selain Jong Chol, terdapat seorang pria Malaysia bernama Muhammad Farid Jalaluddin ( 26 ) juga telah ditahan pihak kepolisian. selain itu, pihak kepolisian Diraja Malaysia juga menahan Doan Thi Huong ( 28 ) asal Vietnam dan Siti Aisyah ( 25 ) asal Indonesia yang mana keduanya ditangkap secara terpisah pada 16 dan 16 Februari lalu. Polisi Malaysia meyakini keduanya adalah pelaku yang mengusapkan racun ke wajah Jong Nam.

Jong Nam menghembuskan nafas terakhir saat didalam perjalanan kerumah sakit setempat atau sekitar 20 menit setelah diserang racun oleh Doan dan Aisyah. Menteri kesehatan Malaysia S Subramaniam mengatakan Jong Nam mengalami kematian dengan sangat menyakitkan seiring dengan organ organ penting sudah tidak berfungsi akibat gas saraf (VX.Post Ibukota)

Tidak Terima diberhentikan, anggota Brimob Polda Sumut tulis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo

Post Ibukota - Seorang mantan anggota Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Rinton Girsang menyatakan dirinya tidak terima telah diberhentikan dari institusi kepolisian. tidak hanya sampai di situ saja, dirinya pun kembali mengirim surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden RI , Ir Joko Widodo.

Surat itu telah diunggah lewat youtube dan telah disebar luaskan melalui media sosial Facebook. video berdurasi 4 menit 13 detik itu diketahui diposting pada 21 Februari 2017 dan dalam hitungan jam telah menjadi viral dan telah ditontong sebanyak 3.865 kali.

Didalam video itu, Rinton yang memakai kemeja putih liris merah colat itu membacakan surat terbuka melalui ponselnya. dirinya menyebutkan dirinya telah diberhentikan dengan hormat karena sakit. surat itu juga berisi bentuk kekecewaan sekaligus keberatan atas apa yang telah dilakukan oleh Polda Sumut terhdap dirinya.

"Saya sakit dikarenakan kedinasan, sewaktu melakukan dinas, saya diperintahkan untuk mengawal dana perusahaan. ternyata saat mengawal terjadi kontak senjata dengan perampok. dan kita telah berhasil pak menyelamatkan dana dan pegawai perusahaan. si perampok meninggal di tempat kejadian disaat kontak senjata dan kita telah berhasil mendapatkan satu pucuk senjata standart jenis FN milik perampok", ungkapnya.

Dirinya mengakui setelah kejadian kontak senjata itu dirinya lalu menjadi trauma. tetapi surat dari dokter menyatakan dirinya masih dapat melakukan dinas.

"Saya tidak pernah sekalipun terkena tindak pidana, lali terhadap tuga dan apalagi kasus narkoba pak. kemudian saya diberhentikan secara sepihak oleh Polda Sumut. saya jelas sangat merasa keberatan dan dirugikan karena hal saya telah dikurangi, dibatasi, ditahan bahkan telah dicabut", tegasnya.

Dirinya kemudian memberikan perbandingan. ada temannya yang telah diberhentikan secara hormat tapi diketahui telah berdinas kembali di jajaran Polda Sumut karena menang didalam gugatan di PTUN. namun dirinya tidak dapat mengikuti jejak temannya karena alasan keterbatasan dana yang dimilikinya.

"Dana saya telah habis semua untuk biaya berobat, bahkan warisan dari kedua orang tua saya juga telah habis terjual", ujarnya dengan raut wajah sedih.

Di dalam hal ini, dirinya sudah pernah menyurati Kapolda, Kapolri, Ombudsman Sumut dan Komisi III untuk bermohon agar dapat berdinas dan mengabdi kembali di Polda Sumut. tapi semua sia sia dan tidak direspon.

"Saya sangat bermohon kepada bapak Presiden, sudi kiranya mengaktifkan saya kembali untuk dapat berdinas kembali di Brimob Polda Sumut", harapnya.(Post Ibukota)

Polri : Asal bukan ahli kontruksi saja.

Post Ibukota - Mabes Polri tidak akan mempermasalahkan langkah yang diambil oleh pemimpin Front Pembela Islam ( FPI ) Rizieq Shihab yang akan mengajukan Yusril Ihza Mahendra sebagai ahli yang akan memberikan pembelaan kepada dirinya di dalam kasus penodaan lambang negara Pancasila.

"Siapapun yang akan diajukan ( tersangka ) dan meringankan, akan kita akomodir. tapi harus sesuai dengan bidang hukum dan disiplin ilmunya. misalnya didalam kasus penodaan ini kalau ( mengajukan ) ahli kontruksi kan sudah tidak nyambung", kata Kabag Penum Polri Kombes Polisi Martinus Sitompul di Mabes Polri.

Dirinya juga menambahkan akan ada penilaian dari pihak penyidik apakah seorang ahli ini berkompenten dan punya relevansi terkait dengan ilmu dan bidangnya.

"Pak Yusril ya sesuai, kan beliau dari bidang ahli tata negara. prosedurnya ada assessment, mereka ( penyidik ) akan melihat siapa dan apa bidang ilmunya, juga akan melihat riwayat pendidikan dan jabatannya, kan itu bisa di cari sekarang", ujarnya.

Yang jelas kalau sesuai dengan keahliannya. ,meskipun itu merupakan kewenangan penyidik, tapi umumnya dengan kehadiran ahli tidak akan pernah ditolak sepanjang terkait dengan kasus hukum tersangka.

Seperti diketahui bahwa Yusril telah diajukan sebagai ahli atas penetapan status Rizieq sebagai tersangka di Mapolda Jawa Barat di dalam kasus dugaan penghinaan Pancasila dan pencemaran nama baik presiden RI pertama Soekarno.

Dirinya diduga telah melakukan pelanggaran pasal 154 a KUHP tentang pencemaran nama baik serta pasal 320 KUHP tentang penistaan terhadap simbol negara.

Dugaan adanya penghinaan tersebut berawal dari laporan putri presiden pertama Soekarno, Rahmawati Soekarnoputri ke Polda Jawa Barat atas video rekaman ceramah Rizieq saat melakukan gelar tablig akbar di Gasibu, kota Bandung pada 2011 lalu.

Di dalam salah satu adegan yang ada didalam video tersebut. Rizieq diketahui mengucapkan bahwa Pancasila rancangan Soekarno yaitu sila ketuhanannya berada di pantat.

Meski sudah berstatus sebagai tersangka, imam besar Front Pembela Islam itu tidak ditahan, alasan tidak ditahannya adalah masa hukuman maksimal dua pasal yang telah menjeratnya tidak lebih dari lima tahun.(Post Ibukota)

15 Maret 2017 mendatang, benarkah Ahok akan dinonaktifkan?

Post Ibukota - Nasib hak angket dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama atau Ahok yang telah digulirkan oleh empat fraksi di DPR akan diputuskan pada 15 Maret 2017. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa keputusan setuju atau tidaknya suatu usulan hak angket akan diputuskan pada pembukaan masa sidang berikutnya.

"Masih dalam tahap masa reses, ya artinya itu paling ccepat 15 atu 16 Maret nanti ( Keputusan hal angket ). itu karena sidang pembukaan baru akan dilakukan pada 15 Maret",kata Fahri di Komplek Parlemen, Senaya, Jakarta, Jumat ( 24/2/17).

Jadi, lanjut Fahri, di situlah baru akan dijadwalkan. dirinya menambahkan kalau fraksi telah sepakat,penjadwalan atau Badan Musyawarah ( Bamus ) sepakat, maka para sidang paripurna berikutnya akan langsung diambil keputusan.

"Setelah itu baru ditanya kepada anggota, apa permintaan usulan dari pengusul bahwa kita DPR akan membuat penyelidikan angket ( Ahok ) terhadap pengaktifan kembali Gubernur DKI. Kalau semua bilang setuju berarti ketok dan akan segera dibentuk pasus angket yang setelah itu kemudian diparipurna berikutnya anggota pansus akan di umumkan", beber dia.

Pembahasan di Badan Musyawarah DPR terkait dengan hak angket Ahok ini, kata Fahri, bisa saja dilakukan pada masa reses untuk segera menjadwalkan hak angket masuk sidang paripurna.

"Bisa saja itu atas permintaan dari fraksi fraksi dan kita akan mengundang sebagai repat konsultasi pengganti Bamus, itu semua bisa dilakukan", kata Fahri.

Sebelumnya pada rapat paripurna,Rabu 23 Februari kemarin, usulan hak angket Ahok sudah dilakukan pembacaan di penutupan masa sidang DPR dan selanjutnya akan segera diambil keputusan oleh seluruh anggota DPR pada masa sidang berikutnya.

Secara resmi DPR membacakan surat pengusul hak angket terkait dengan penonaktifan Basuki Thajaja Purnama atau Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. hal ini langsung disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebagai pemimpin rapat paripurna.(Post Ibukota )

Bukti sayang kepada anggotanya, Pemprov DKI akan berikan vaksin ke PPSU dan PHL

Post Ibukota - Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama atau Ahok meminta kepada semua anggota Petugas Prasarana dan Sarana Umum ( PPSU ) dan para Petugas Harian Lepas ( PHL ) untuk selalu memperggunakan perlengkapan keamanan ketika turun ke lapangan.

Hal itu menyusul video yang menjadi viral di media sosial saat Dadan anggota PPSU Gongdangdia menyelam di selokan dengan air hitam untuk mengambil sampah yang menyumbat saat terjadinya banjir.

Menurut Ahok, para petugas yang berada dilapangan minimal harus menyiapkan setidaknya sebuah kacamata pelindung jika harus menyelam di selokan yang sangat kotor.

"Saya bilang kalau menyelam mestinya pakai kacamata. mereka bilang menyelam tidak pakai kacamata karena tidak buka mata. anda merasakan ( Pakai ) kaki dimana yang menyumbat, nyelem, ambil, nyelem lagi. saya bilang pakai dong", ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis ( 23/2/17).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup ( kepala DLH ) DKI Jakarta Isnawa Adji menyatakan apresiasinya atas tindakan cepat yang dilakukan oleh Dadan saat itu.

namun dirinya sangat menyayangkan tindakan Dadan yang tidak menggunakan perlengkapan pelindung atau pun memantau kondisi di sekitarnya.

Dirinya sangat berharap agar Dadan dan para petugas lainnya agar bisa menjaga keselamatan dengan menggunakan perlengkapan keamanan standart. perlengkapan standart yang dimaksud berupa seperti sepatu boots, sarung tangan , kacamata hingga topi untuk melindungi kepala.

"Itu kita apresiasikan ya memang sangat cepat tanggap, tetapi kan ada cara lain misalnya melihat bak kontrolnya. apalagi tanpa alat pelindung, nanti dampaknya kan ke mata, harusnya memperhatikan aspek kesehatan juga", ujar Isnawa.

Selain itu, dirinya juga menyatakan berencana memberikan vaksin kepada para Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ( PPSU ), Petugas Harian Lepas ( PHL ) serta Petugas Lain yang keseharian berkegiatan di lapangan.

Isnawa menyampaikan, Vaksin ini sangat diperlukan agar para petugas dapat terhindar dari sejumlah penyakit. Hampir setiap hari, para petuga harus menghadapi kondisi lapangan yang sangat kotor.

Tak jarang petugas harus masuk untuk menyusuri gorong gorong sempit dan kotor untuk melakukan pemeriksaan dan membersihkan sampah yang menjadi sumber penyakit.

"PPSU dan pasukan oranye rencananya akan diberikan vaksinasi atau obat anti-alergi atau tetanus. supaya sewaktu melakukan kerja disana bisa terlindungi, untuk antibodi mereka", ujar Isnawa, Kamis ( 23/2/17).

Rencana itu menurut dirinya telah berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta jauh hari sebelumnya.

Isnawa juga berharap agar melalui Dinas Kesehatan, para petugas bisa mendapatkan vaksin gratis."berharapnya sih agar dapat diberikan vaksin gratis, mungkin dalam waktu dekat ini", ujar Isnawa.(Post Ibukota)

Ingin mencuri suara, Anies mulai dekati Agus

Post Ibukota - Menjelang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Anies Baswedan, Calon Gubernur DKI Jakarta dengan no urut tiga kembali menyinggung kembali rencananya untuk menemui Calon Gubernur DKI Jakarta dengan no urut satu Agus Harimurti Yudhoyono yang sudah terlebih dahulu mengakui kekalahannya di dalam memperebutkan kursi DKI 1.

"Dari dulu memang sudah saya rencanakan, tapi belum ada kepastiannya", kata Anies di Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu ( 22/2/17).

Anies terlihat enggan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan pertemuannya dengan putra sulung mantan presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Namun secara terpisah, Ketua DPD partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik telah menyebutkan pertemuan antara Anies dan Agus akan mendiskusikan tentang penggabungan program.

"Saya kira itu ada ( Penggabungan ), mana yang dianggap baik dan bisa di aplikasikan ya akan kami terima", ujar Taufik. dirinya menilai dengan penggabungan program sangat wajar dilakukan selama program memiliki manfaat yang baik untuk semua masyarakat Jakarta.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD yang juga sebagai politikus dari partai PKS Triwisaksana mengatakan terdapat beberapa program yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat yang telah ditawarkan oleh Agus saat melakukan kampanye di putaran pertama.

Meski dirinya enggan merinci program yang dimaksud, dirinya berharap program program dari Agus bisa dapat digabungkan kedalam program Anies.

"Kami berharap ada satu sesi yang khusus dan bisa membicarakan program yang ada di paslon nomor satu dan bisa diperjuangkan diputaran kedua nanti", ujar Triwisaksana.

Hasil perhitungan cepat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei telah menunjukan perolehan suara Agus - Sylvi hanya berkisar 17 persen suara. ceruk suara yang kini telah ditinggalkan oleh Agus akan otomatis menjadi perebutan antara dua pasangan calon Gubernur yang akan berlaga di putaran kedua.

Anies sebelumnya mengaku sudah menghubungi Agus setelah mengikuti kegiatan disalah satu televisi swasta saat pemunggutan suara. didalam percakapan mereka, mantan menteri pendidikan itu sangat mengapresiasikan sikap kesatria Agus yang menerima kekalahannya.

Seusai mengakui kekalahannya, sejumlah partai pendukung yang berada di tingkat wilayah kimi mulai merapatkan barisan untuk mendekati kubu Anies-Sandi. Belakangan diketahui PAN dan PPP DKI jakarta secara terang terangan menyatakan dukungannya untuk pasangan dengan nomor urut tiga.(Post Ibukota)

Nasib Sylviana Murni akan ditentukan saat gelar perkara

Post Ibukota - Brigjen Polisi Rikwanto selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri mengatakan dalam waktu dekat, tim penyidik akan segera melakukan gelar perkara untuk kasus dugaan korupsi di dalam penggunaan dana hibah untuk Kwarda Pramuka DKI Jakarta.

Dirinya menyebutkan, Status Sylviana Murni selaku Mantan Deputi Bidang Kebudayaan dan Pariwisata akan ditentukan saat dilakukan gelar perkara nanti.

"Segera,di dalam waktu dekat ini, tim penyidik akan segera menggelar perkara untuk segera menentukan status Sylvia Murni selanjutnya", ujar Rikwanto di Komplek Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa ( 21/2/17).

Sylviana Murni diketahui telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di dalam kasus tersebut. hingga saat ini, status Sylvia masih Saksi. Rikwanto juga telah memperkirakan akan melakukan gelar perkara pada pekan ini. tim penyidik juga masih menunggu perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK ) di dalam kasus ini.

"Dana Hibah Kwarda Pramuka didalam kasus dugaan korupsi ini masih menunggu hasil audit dari BPK", ujar Rikwanto.

Diketahui ada anggaran sebesar Rp. 6.8 Miliar dari dana hibah Pemprov DKI Jakarta untuk Kwarda Pramuka. Kemudian juga ada laporan adanya dugaan penyelewengan atas pengelolaan dana hibah yang sebelumnya dilaporkan sebagai dana bantuan sosial ( Bansos ) tersebut.

Saat dilakukan pemeriksaan, Sylvia juga mengaku ada sejumlah program yang tidak berjalan di dalam penggunaan dana hibah tersebut. namun, dirinya juga mengaku pihaknya telah melakukan audit sendiri atas program tersebut.

Kemudian, dana hibah yang telah tidak terpakai dikarenakan adanya program yang dianggap tidak berjalan telah dikembalikan kepada pemprov DKI Jakarta dengan nilai yang ditaksir mencapai sebesar Rp 801 Juta.

"Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh kami pada tahun 2014. di sini telah jelas bahwa sudah ada auditor independen. jadi saya sendiri sudah punya auditor independen seperti akuntan publik yang telah terdaftar. yang kegiatan ini semua adalah sangat wajar", kata dia.

Sementara didalam kasus dugaan korupsi pada pembangunan Masjid Al-Fauz yang berada di Kantor Walikota Jakarta Pusat, tim penyidik masih menunggu hasil audit dari ahli kontruksi. di dalam kasus dugaan korupsi pembangunan masjid ini, Sylvia juga diketahui telah diperiksa sebagai seorang saksi.(Post Ibukota)

Dicabut Majelis Hakim, Irman Gusman kehilangan hak politiknya.

Post Ibukota - Pencabutan hak politik kepada mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD ), Irman Gusman telah dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang dituntut oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Pencabutan hak politik Irman Gusman akan berlaku selama tiga tahun setelah Irman selesai menjalani pidana pokok.

"Majelis Hakim berpendapat terdakwa harus dicabut haknya untuk dipilih didalam jabatan publik", ujar Ketua Majelis Hakim Nawawi Pramulango saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin ( 20/2/17).

Didalam pertimbangannya,  Majelis Hakim menilai pencabutan penuh atau sebagian dari hak terdakwa yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi publik dari kemungkinan terpilihnya kembali seseorang yang berprilaku koruptif di dalam jabatan publik.

Terlebih lagi, Jabatan sebagai anggota DPR,MPR atau DPD adalah suatu jabatan yang telah ditugaskan untuk dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat. maka dari itu, hakim berpendapat bahwa jabatan jabatan stategis tersebut sudah sangat layak diisi oleh orang orang yang bersih dari prilaku melakukan korupsi.

Vonis 4.5 tahun telah diberikan oleh Majelis Hakim kepada Irman Gusman. Irman Gusman juga disebutkan wajib membayar denda sebesar Rp.200 Juta subsider 3 bulan kurungan.

Di dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Irman telah sangat mencederai amanat sebagai Ketua DPD RI. mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah itu juga telah dinilai tidak mendukung langkah pemerintahan dalam melaksanakan program pemberantasan korupsi.

Irman telah terbukti menerima suap sebesar Rp.100 Juta dari Direktur Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan Memi. dirinya terbukti telah menggunakan jabatannya sebagai Ketua DPD untuk mengatur kode pemberian kuota gula impor dari Perum Bulog kepada perusahaan milik Xaveriandy.

Didalam persidangan yang digelar. Irman secara sah telah menyakinkan terbukti bersedia membantu Memi didalam pemberian kuota gula impor dengan meminta keuntungan sebesar Rp.300 dari setiap kilogram gula yang diberikan oleh Perum Bulog.

Irman juga menghubungi Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti agar Perum Bulog mendistribusikan gula ke Sumatera Barat. dirinya juga terbukti merekomendasikan Memi sebagai distributor Bulog di dalam kasus yang menyeretnya.(Post Ibukota)

Waspadai Peretas Akun Medsos, Kejahatan Cyber kini Terjadi Kepada Seorang Dokter

Post Ibukota -- Akhir-akhir ini banyak beredar masalah peretasan, kini kejahatan cyber crime kembali terjadi. dan hal ini menimpa salah sorang Dokter Warga Cirebon yaitu Dokter Alessandrasesha (26th) di Jawa Barat, Dirinya harus menanggung malu jadinya karena akun miliknya yakni Line diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Akun Line milik Pribadinya itu di hack dan baru ketauan,  Dokter tersebut mengaku bawa akun linenya disalah gunakan untuk maksud dan tujuan yang memalukan, bagaimana tidak pelaku meretas masuk kedalam akun dan melakukan aksinya dengan meminta foto-foto seronok dari teman korban yaitu dengan meminta untuk hanya dikirimkannya foto dengan pose busana bra serta celana dalam saja.

Memang terdengar aneh tapi si pelaku ternyata cukup pintar, dirinya meminta bukan tanpa alasan. ternyata si Hacker meminta dengan tujuan yaitu akan melakukan uji coba penelitian dalam membandingan gizi terhadap warna kulit terhadap bentuk badan yang sedang hamil.

Namun karena terus dipaksa dan diancam apabila tidak mengindahkan permintaanya maka sudah dipastikan tidak akan bisa lulus. Dan demi mengabulkan permintaan tersebut, akhirnya 5 orang korban laiinya pun dengan terpaksa memenuhi permintaan itu.

5 orang yang menjadi korban itu berinisial MA,SA,YI,WA,serta PI, karena merasa terganggu dengan ancaman itu akhirnya mereka mengirimkan foto yang diminta ke akunnya si Dokter.

Diketahui ada sebanyak 13 foto telah dikirimkan sesuai permintaan dan menggunakan akun line palsi atas nama korban.

dan Ketika kurun waktu 16 hari berjalan, hingga sekarang baru dirasakan sesuati hal yang aneh dan ganjil baik itu dari pemilik akun asli maupun dari korban yang dimintai gambar.

dengan demikian korban Alessa menyadari bahwa akunnya memang telah dihack. dan melakukan pelaporan ke Polres Lamongan.

Kini Pihak Kepolisian tengah sedang mengungkapkan kasus tersebut dan tengah menylidiki, dan bila memang benar demikian halnya maka si pelaku akan dikenakan tindak pidana dengan melanggar UU Informatika serta transaksi Elektronik.

Sehingga dari Masalah ini kita sebagai pengguna medsos haris mawas diri agar kejadian seperti ini tidak menimpa kita semua dan mudah-mudahan untuk pelaku yang dengan sengaja melakukan peretasan segera dapat ditelusur dan ditangkap.

Website KPU Yogyakarta kebobolan, pemerintah segera bentuk Badan Cyber Nasional

Post Ibukota -Kementerian Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan Pemerintah akan segera mempercepat proses pembentukan Badan Cyber Nasional pasca terjadinya peristiwa pembobolan website Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) kota Yogyakarta.

Situs resmi Komisi Pemilihan Umum kota Yogyakarta telah dibobol atau diretas pada Jumat (10/2/17) pagi menjelang diadakan pemunggutan suara Pilkada Kota Yogyakarta.

"Ini sudah menjadi concern Kemenkominfo, makanya saya telah sampaikan ke pemerintah saat ini concern dengan cara percepatan daripada Badan Cyber Nasional ", ujar Ruadiantara saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat ( 17/2/17).

Dirinya memastikan bahwa jajarannya telah melakukan koordinasi dengan pihak KPU untuk segera membenahi sistem agar tidak menggangu proses penyelengaraan Pilkada serentak 2017 setelah pemunggutan suara.

Pembentukan Badan Cyber Nasional ini diprediksikan akan memberdayakan Lembaga Sandi Negara untuk menjadi pusat dari semuanya.

Jika telah terbentuk, Badan Cyber Nasional ini akan mengoordinasikan Badan Cyber Deffence yang telah ada di Kementerian Pertahanan, Cyber Intelligence di Badan Intelijen Negara (BIN ) serta Cyber Security di Kepolisian Ri ( Polri ).

"Banyak yang akan membantu. Dari beberapa stakeholder, tidak hanya ada dari Kemenkominfo. pokonya dari Stakeholder yang concern mengenai peretasan kemarin itu sudah bergabung di KPU", ujarnya.

Website milik KPUD Yogyakarta telah diretas oleh sekelompok hacker yang menamakan diri mereka sebagai Gadjah Mada Clown Hacktivism Team.

Mereka telah melakukan perubahan tampilan di laman utama www.kpu-yogyakarta.go.id dengan menggantikannya menjadi warna hitam dengan gambar badut. para peretas juga membuat sebuah pesan bertuliskan " Permisi pak/bu mau nanya? bukannya Jogja dipimpin sama sultan ya ? kan gak ada pemilu dong. jadi guna nya KPU buat apaan ya pak/bu?". tulis pesan peretas.

Ketua KPU kota Yogyakarta Wawan Budiyanto telah membenarkan adanya tindakan peretasan itu. "Yang di Hack memang website milik KPU Kota Yogyakarta", ujar Wawan.

Wawan juga menjelaskan kalau situs tersebut biasanya digunakan untuk sosialisasi kegiatan dan altivitas Pilkada di kota Yogyakarta.

Peretasan ini merupakan yang pertama kali."Baru kali ini saja Website di hack dan siang tadi tim langsung mengatasi dan langsung memperbaiki", kata nya.

Wawan juga berjanji akan meningkatkan keamanan website KPU tersebut sehingga peretasan tidak akan terulang lagi. (Post Ibukota)

PDI-P lebih memilih lobi PKB,PAN dan PPP daripada Demokrat

Post Ibukota - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P ) akan mengajak partai politik dari pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta no urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni untuk mendukung pasangan calon nomor pemilihan dua Basuki Thajaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Berdasarkan hasil hitung cepat dari berbagai lembaga, Agus-Sylvi gugur didalam pilgub DKI Jakarta 2017. sementara itu Ahok-Djarot akan kembali melawan pasangan dengan no urut 3 Anies Baswedan- Sandiaga Uno pada putaran kedua nanti.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan partainya akan lebih memprioritaskan lobi ke Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ), Partai Amanat Nasional ( PAN ) dan Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ), psalnya ketiga partai tersebut merupakan rekan koalisi PDI-P di pemerintahan Jokowi-JK.

Sementara salah satu partai pendukung Agus-Sylvi yakni Partai Demokrat menyatakan sebagai salah satu partai penyeimbang di koalisi tingkat pusat.

"Partai-partai yang dulu telah mengusung Pak Jokowi-Jk yakni PKB, PAN dan PPP merupakan skala yang diprioritas untuk kami ajak berdialog", kata Hasto di rumah Megawati, Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu ( 15/2/17).

Hasto juga mengatakan pada dasarnya partai pengusung Ahok-Djarot saat ini juga memiliki fundamental sebagai salah satu partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK.

Selain PDI-P, Ahok-Djarot juga di dukung oleh Golkar, Hanura, Nasdem serta dari PPP kubu Djan Faridz yang semuanya sudah menyatakan dukungan ke pemerintah. oleh karena itu, Hasto juga menyakini koalisi dengan sesama partai pendukung pemerintah bisa berjalan lebih baik dan kompak.

"Kita akan memantapkan barisan dengan seluruh partai pengusung dengan para relawan. dan kita akan membentuk tim bersama yang akan benar benar mencermati seluruh strategi dari hari ke hari untuk menghadapi Pilkada putaran kedua nantinya", ucap Hasto.( Post Ibukota )

PDI-P geram dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan KPPS

Post Ibukota - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menilai proses pemungutan suara didalam Pilkada gubernur DKI Jakarta 2017 sangat banyak diwarnai pelanggaran yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ).

Pelanggaran yang dilakukan dianggap sangat merugikan pasangan nomor urut dua Basuki Thajaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang di usung oleh PDI-P.

"Terhadap pelanggaran tersebut pihak Bawaslu provinsi, Panwaslu kota dan pihak Panwascam tidak melaksanakan fungsinya dengan baik", kata Ketua Bidang Hukum , HAM dan perudang undangan DPP PDI-P Trimedya Panjaitan.

Dirinya mengatakan pelanggaran yang telah dilakukan oleh KPPS terbagi kedalam beberapa jenis :

Jenis Pelanggaran pertama adalah banyaknya pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) akan tetapi memiliki E-KTP dan menunjukan kartu keluarga kepada KPPS, namun ternyata tidak diperbolehkan untuk mencoblos.

Jenis pelanggaran kedua adalah pemilih yang telah tidak terdaftar di DPT akan tetapi telah membawa surat keterangan dari Dinas Catatan Sipil dan kependudukan serta menunjukan KK kepada pihak KPPS, namum kembali tidak diperbolehkan untuk melakukan pencoblosan.

Jenis pelanggaran ketiga dimana banyak ditemukan surat suara di berbagai TPS habis, padahal masih banyak sekali pemilih yang belum mempergunakan hak suaranya.

"Hal ini dapat menyebabkan banyak pendukung pasangan Basuki-Djarot yang tidak dapat mempergunakan hak pilihnya", ujar Trimedya.

Jenis Pelanggaran ke empat lanjut Trimedya adalah adanya kekerasan yang telah dilakukan oleh tim sukses dan pendukung pasangan tertentu.

Misalnya telah terjadinya pemukulan dan pengeroyokan kepada Ketua DPC Jakarta Pusat Pandapotan Sinaga beserta dengan adiknya Marudut Sinaga yang sekarang ini diketahui sedang berada di Rumah Sakit untuk menjalani perawatan.

Di wilayah Jakarta Pusat juga banyak ditemukan fakta adanya pengusiran kepada para saksi dari pasangan Basuki-Djarot yang dilakukan oleh ormas pendukung salah satu pasangan calon.

Atas banyak nya pelanggaran yang ada. pihak PDI-P menilai penyelengaraan Pilkada khususnya KPPS telah dianggap mengabaikan atau telah menghilangkan hak Konstitusional warga negara yang telah mempunyai hak pilih untuk memilih pemimpin yang sebagaimana telah diatur di dalam UUD 1945 dan UU Pilkada serta peraturan yang ada di KPU.

"PDI-P akan segera mendesak pihak KPU provinsi DKI Jakarta dan pihak Bawaslu DKI Jakarta untuk mengambil langkah yang tegas atas temuan sejumlah pelanggaran hilangnya hak warga negara di dalam Pilkada DKI Jakarta", ucapnya.(Post Ibukota)

Rizieq tidak terima video 2 menit 13 detik dijadikan barang bukti untuk menjeratnya.

Post Ibukota - Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab memenuhi panggilan dari pihak penyidik Polda Jawa Barat.

Dirinya menjalani pemeriksaan selama lebih dari tujuh jam di Gedung Reskrimum Markas Polda Jawa Barat pada senin (13/2/17).

Rizieq yang diperiksa sebagai tersangka di dalam kasus dugaan penistaan lambang negara Pancasila dan pencemaran nama baik keluar dari Gedung Markas Polda Jawa Barat sekitar pukul 17.30 Wib.

"Saya telah jawab setiap detail pertanyaan dari pihak penyidik", kata Rizieq.

Menurut nya, pihak penyidik telah memberondong puluhan pertanyaan kepada dirinya. pertanyaan dari penyidik tidak jauh dari seputar tesisnya yang berjudul "Pengaruh Pancasila terhadap penerapan Syariat Islam di Indonesia".

"Keseluruhan ada 36 pertanyaan dan semua menyangkut tesis saya", ungkapnya.

Tersangka di dalam kasus dugaan penistaan lambang negara Pancasila dan pencemaran nama baik itu juga mengemukan bahwa tesis yang telah dibawanya dianggap sebagai salah satu bukti yang meringankan.

"Penyidik kan cuma bertanya. penyidik bertanya, ya kita jawab, anggap saja lagi ujian", kata Rizieq.

"Kita ada bincang bincang soal Pancasila, soal sejarah pancasila. bagaimana lahirnya pancasila, kemudian bagaimana pancasila menjadi dasar negara.artinya tidak keluar dari koridor tesis", ujarnya.

Rizieq memberikan tesis tersebut kepada pihak penyidik untuk membuktikan pernyataannya yang membantah dirinya telah pernah menghina Pancasila. menurut dirinya, pemeriksaan dapat berjalan dengan bagus dan penyidiknya pun baik.

Kendati demikian, dirinya tidak setuju video rekaman ceramah selama 2 menit 13 detik telah dijadikan salah satu alat bukti utama dalam kasus dugaan penistaan lambang negara, Pancasila dan pencemaran nama baik yang telah di tuduhkan kepada dirinya.

"Selama hidup saya tidak pernah ceramah selama 2 menit, kalau dua jam sering", tuturnya seraya bersikeras bahwa video itu telah di edit.

"Rekaman Video yang telah di edit sedemikian rupa tidak dapat dipertanggungjawabkan dan saya sangat keberataan jika video tersebut dijadikan alat bukti", paparnya.

Rizieq juga meminta penyidik dari Polda Jawa Barat untuk memberikan rekaman utuhnya pada pemeriksaan kedepan. sebab bagi Rizieq editan ceramah satu atau dua jam menjadi 2 menit 13 detik dapat menimbulkan persepsi berbahaya.

"Karena itu kami meminta kepada pihak penyidik untuk menyajikan kepada kami rekaman secara utuh", katanya.

Sebelumnya Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Yusri Yunus berharap agar Rizieq Shihab bersikap kooperatif untuk menjawab semua pertanyaan yang di ajukan pihak penyidik di dalam pemeriksaan kasus dugaan penistaan lambang negara Pancasila serta pencemaran nama baik.

"Tergantung dari terperiksa, kalau tidak terbelit cepat selesai. tetapi kalau jawabannya terbelit belit, penyidik punya teknik sendiri", kata Yusri Yunus.

Selain itu, Rizieq yang telah berstatus sebagai tersangka tidak akan dipanggil lagi jika pertanyaan penyidik telah dijawab sesuai dan tidak melebar kemana mana.

"Harapan kami tidak ada pemeriksaan tambahan lagi asalkan terperiksa harus kooperatif untuk menjawab dan tidak mengembang pastinya akan cepat selesai". katanya.

Apabila hasil pemeriksaan tersebut berkembang, bukan tidak mungkin Rizieq beserta saksi lainnya dan juga termasuk dari pihak pelapor Sukmawati Soekarnoputri akan dipanggil kembali untuk dimintai keterangan ulang.

"Kami akan tunggu pemeriksaan hari ini apakah akan berkembang atau ada pemeriksaan ulang atau memanggil saksi lain atau saksi ahli atau pemeriksaan tambahan dari saksi yang sudah diperiksa", katanya.( Post Ibukota )

Pihak DPR Sepakat Bupati Kantingan Yang Melakukan Tindakan Zinah di Pecat dari Jabatannya

Post Ibukota - Kalteng Sebelummnya beredar dengan luas bahwa  Ahmad Yantenglie yang merupakan Salah satu Bupati Katingan didapati tetangkap basah tidur dengan seorang Perempuan Cantik  yang dikabarkan bernama  Farida Yeni, Mirisnya Farida Yeni sendiri sudah mempunyai Suami. Dan aksi penggerebekan tersebut dilakukan sendiri juga oleh suami Farida.

Lantas Setelah Aksi tidak terpuji itu tersorot bagaimana nasib Bupati Katingan tersebut?

Diketahui Bahwa kini Nasib Bupati Katingan Sudah Berda diujung Tanduk. Pasalnya Hari ini berdasarkan hasil keputusan seluruh jajaran Fraksi DPRD setempat telah memberikan pendapat akhir mereka untuk memberhentikan Ahmad Yantenglie, Jumat (10/02/2017).

Dalam rapat Paripurna, terdapat 5 fraksi yang telah menyetujui, Bahwa tindakan dari Bupati Katingan merupakan perbuatan tercela, melanggar etika serta melanggar aturan Perundangan.

Juru Bicara Fraksi Kebangkitan Amanat Nasional, (KAN) Bhakti Gunawan  suka tidak suka, mau tidak mau , Bupati Katingan seharusnya diberhentikankarena sebenarnya sudah menyalahi aturan  undang-undang yang berlaku.

Kasus yang menimpaBupati Katingan ini sudah merupakan perbuatan tercela dengan melakukan perbuatan zinah antara Yantenglie dan Farida yang sudah bersatatus Istri  orang.

Hanya Beruntungnya Kasus Perzinahan itu walupun sudah diketahui dan telah dilaporkan oleh suami Farida Aipda Sulis Heri, Diketahui bahwa penyidikan tersebut akhirnya telah dihentikanm dikarenakan Pelapor yakni sang suami telah mencabut laporannya di Polda Kalteng. dan Permasalahannya juga telah dibicarakan secara damai.

Diketahui pula Kewajiban dari pelaporan Bupati Yantenglie serta Farida Yeni yang wajib dilakukan setiap hari Senin dan Kamis di Mapolda Kalteng juga sudah dihentikan. karena pihak kepolisian Polda Kalteng sendii sudah resmi menerima yang namanya  surat pernyataan atas  pencabutan masalah perzinaan tersebut.

Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah, AKPB Pambudi Rahayumengatakan kasus atas perzinaan yang menimpa Bupati katingan merupakansuatu  perkara pengaduan absolute sehingga ketika  pelapor melakukan suatu pencabutan perkara maka kasus penyelidikan pun akan diberhentikan.

Namun Walaupun demikian Akibat tindakan tersebut yang telah diketahui luas oleh publik dan mencemarkan nama baik dari konstitusi kepala daerah,maka pihak DPRD Katingan kemudian menggelar rapat Paripurna ke IV dengan agenda penandatatangan keputusan DPRD.

Jokowi akan Bertandang ke Australia Guna Mengharmoniskan Kembali Hubungan Yang Memburuk

Post Ibukota - JAKARTA - Terkait dengan memanasnya hubungan antara Indonesia dengan Australia, kini terdengar isue pada lembaga militan antara kedua belah pihak negara, dimana diketahui adanya ketersinggungan Indonesia akibat materi pelatihan.

Menko Polhukam  Wiranto sangat mmengapresiasikan langkah yang dilakukan oleh kepala KSAD Australia yang telah menemui secara langsung dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Dalam Acara Pertemuan tersebut diketahui masih adanya inisiatif dari pihak Negara Australia yang diwakili oleh Kepala KSAD  Australia Letnan Jenderal Angus Campbell didalam mengunjungi pihak Panglima TNI Jenderal TNI  dalam memperbaiki hubungan antara Indonesia dan juga Australia. Letnan Jenderal Angus sendiri meminta maaf atas tindakaan yang telah dilakukan oleh anggotanya dalam menghina Pacasila di sebuah pangkalan militer di Perth.

"Pancasila adalah suati  ideologi bagnsa dari negara Indonesia sehingga akan menjadi hal yang sensitif bila suatu ideologi dijadikan bahan olokan, tegas Gatot. 

Menyikapi Hal itu, Angus akan mengambil tindakan tegas kepada para anggotanya. dan mengenai permintaan maaf yang dilontarkan langsung oleh Angus sudah diterima dengan baik. Dan sudah tidak zamanya lagi diera globalisasi seperti sekarang ini masih terus berkelut dalam suatu permasalahan, maka untuk menjalin keharmonisan yang ada, segala perbedaan yang ada wajib untuk dikesampingkan.

Menurut Wiranto, Dengan adanya pertemuan  kedua pemimpin tinggi militer tersebut sudah menjadi modal utama didalam perbaikan hubungan dimana pembicarran dilakukan secara annual meeting dan pastinya dengan adanya perbaikan hubungan ini dapat menjadi sorotan utama di bidang politik hukum serta keamanan negara.Ungkap Wiranto sewaktu dijumpai di kantornya di Jakarta-Rabu (08/02/2017)

Sebenarnya upaya dari perbaikan hubungan 2 negara bilateral itu mengalami pasang dan surut, berhubung sebelummnya kabar yang diketahui adanya aksi protes dari para militer Indonesia yang merasa tersinggung dalam hal pelatihan bahasa anatar dua negara itu, yang mana diketahui sudah membawa ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila.

Diluart itu, Menanggapi permasalahan yang ada  Presiden RI Joko Widodo juga nantinya akan melakukan kunjugan ke Australia dengan menjumpai kembali Perdana Menteri Australia yang dijadwalkan tanggal 26 februari bulan ini. Ungkapnya.

Diharapkan hubungan antar kedua negara dapat berjalan dengan baik kembali. Dan bila perlu permsalahan yang ada dapat diselesaikan secara kebersamaan tanpa harus saling mengabaikan satu sama lain, tambahnya.

Menjelang debat Pilkada Sesi ke Tiga, Apa Langkah Mantap dari AHOK-Djarot?

Post Ibukota -Jakarta Dua Sesi Debat diawal pilkada DKI Jakarta sudah berakhir. Kini saatnya sesi debat ketiga akan segera dimulai kembali. Menghadapi Denat Pilkada ke tiga para calon pasangan dari nomor urut 1,2 dan juga 3 tentunya akan berusaha dalam menarik perhatian para warga DKI Jakarta untuk memilih diri mereka menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur dengan masa penjabatan dari periode 2017 s/d 2022.

Hal tersebut akan dilakukan oleh pasangan Cagub Cawagub nomor urut 2 yakni  Basuki Tjahaja Purnama  (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Namun Ketika ditanyai mereka mengaku bahwa pada jelang debat ketiga ini tidak ada persiapan khusus. Pihak mereka nantinya hanya akan menyampaikan tentang apa yang telah dikerjakan selama iniserta melakukan penyempurnaan yang belum selesai.

Jadi intinya hanya bersifat memperbaharui Data yang ada, ujar  Ace Hasan selaku Sekertaris Timses yang merupakan Politisi Partai Golkar  di kediaman Lembang Rabu (08/02/2017)

Untuk debat terkahir kali ini yang nantinya akan diselenggarakan oleh KPU ( Komisi Pemilihan Umum) Jakarta akan mengusung  tentang tema " Kependudukan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Jakarta"  dengan sub tema nya yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindunga anak, kemudian arti penyalahgunaan dari narkoba serta adanya kebijakan tentang disabilitas.

Mengenai SubTema debat, Ace menjelaskan program yang nantinya akan dibahas oleh pasangan ahok-djarot  adalah program KJP (Kartu Jakarta Pintar) dimana dalam KJP ini sudah akan membahas yang namanya perlindungan anak dan juga Ibu. Untuk rincinya dirinya memberikan contoh dalam KJP maka seperti kebutuhan seorang anak yang masuk sekolah pada tahun ajaran baru dapat terbantukan karena kebutuhan anak sudah dapat dipenuhi pendidikannya.

Kemudian Ace juga mengatakan akan dibahasnya RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak ) yang merupakan sarana interaksi Ibu dan anak, dimana akan menyangkut mengenai perlindungan anak dalam ruang publik sebagai tempat perkumpulan.

dan untuk Penyandang disabilitis,Ace menambahkan AHOK akan mendirikan SLB (Sekolah Luar Biasa) di Kepulauan Seribu.Karena didaerah Kawasan sana belum dijumpai adanya SLB ,tukasnya

Sedangkan untuk permasalahan Anti Penyalahgunaan Narkoba, dirinya mengatakan pihakAhok juga sudah berkoordinasi dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) dalam melakukan aksi kongkrit  dengan cara menutupnya hiburan malam serta adanya praktik prostitusi di Kalijodo.

Tersangka pembunuh Eno Fariah dituntut hukuman mati

Post Ibukota - Dua pembunuh sadis terhadap Eno Fariah, Imam Hapriadi dan Rahmat Arifin di vonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri ( PN ) Tangerang. keluarga korban merasa sangat puas terhadap keputusan tersebut.

"Kami sangat puas, walau pun dilakukan banding, semoga hasilnya akan masih berpihak kepada kami", kata ayah Eno, Arif Fikri, usai mengikuti sidang di PN Tangerang, Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Tangerang, Rabu ( 8/2/17).

Sidang yang digelar di ruang 5 PN Tangerang itu dihadiri oleh keluarga dan rekan kerja orangtua korban. sebanyak 4 tempat duduk yang ada di ruangan sidang juga tampak dipenuhi oleh pengunjung. pengunjung lain juga terlihat berdiri dibagian belakang ruang sidang.

Saat sidang berlangsung, terlihat ibunda korban, Mahfudoh tidak kuasa menahan tangis. dia kemudian terlihat keluar dari ruang sidang saat hakim sedang membacakan kronologi kejadian.

Penjagaan dari sejumlah aparat kepolisian juga terlihat selama sidang berlangsung. saat sidang telah usai, kedua tersangka langsung dibawa keluar dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian.

Sementara itu, kuasa hukum dari kedua terdakwa yang divonis mati, Sunardi Muslim mengatakan bahwa klien nya akan mengajukan banding. vonis terhadap kedua pelaku dinilainya terlalu berat.

Sunardi juga menambahkan, pihak nya akan segera berkoordinasi terlebih dahulu sebelum mengajukan banding. mereka akan segera berembuk dengan keluarga kedua terdakwa.

"Masih ada sisa waktu 7 hari. kami sebagai kuasa hukum akan pikir pikir dahulu dan melakukan koordinasi dengan keluarga terdakwa, kalau terdakwa memang ingin mengajukan banding atas keputusan ini", sambungnya.

Meski kliennya menyatakan akan banding, Sunardi tetap akan menghormati keputusan hakim. menurutnya, hakim pastinya sudah punya pertimbangan sebelum menjatuhkan hukuman mati tersebut.

"Tentunya kita akan menghormati keputusan dari hakim. hakim sudah mempunyai pertimbangan tersendiri untuk memutuskan suatu perkara", ujarnya.( Post Ibukota )

Gus Nuril " NU seperti pengorengan tahu"

Post Ibukota - Pendiri Banser Nahdlatul Ulama ( NU ) yang juga merupakan pemimpin Pondok Pesantren Abdurahman Wahid Soko Tunggal, Nuril Arifin Husein sangat menyayangkan banyak provokasi yang telah terjadi beberapa hari terjadi belakangan ini. menurut dia, banyak pihak yang tidak bertanggungjawab telah memprovokasi NU.

"Sekarang ini banyak sekali orang jualan 'Penggorangan', NU saking terlalu cantiknya dianggap tahu bulat, digoreng sana sini", kata Gus Nuril sapaan Nuril Arifin Husein dalam Istigasah Kebangsaan Nahdliyin wilayah DKI Jakarta, dijalan Talang nomor 3, Jakarta Pusat, minggu ( 5/2/17) malam.

Dirinya mengatakan bahwa provokasi telah terjadi setelah timbulnya permasalahan antara terdakwa dalam kasus penistaan agama Basuki Thajaja Purnama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia yang juga Rais Aam pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) Ma'ruf Amin. Ma'ruf menjadi saksi didalam persidangan dugaan penodaan agama dengan terdakwa Ahok.

"( Masalah ini ) digoreng, ( banyak orang ) mendadak menjadi NU. Gimana ente ulama di hina, enggak mau bangkit, enggak mau bela? kapan ente jadi NU? Pas Gus Mus dihina, enggak ada yang bela", ujar Gus Nuril.

Kemudian, Gus Nuril juga mengajak anggota Banser Jakarta Selatan Muhammad Wasroni yang berencana akan melakukan aksi di Rumah Lembang pada Selasa ( 7/2/17) untuk naik ke atas panggung dengan Ahok.

Banser sebelumnya berencana untuk menyambangi markas pemenangan tim Ahok-Jarot untuk menuntut permintaan maaf Ahok secara langsung kepada Ma'ruf.

Wasroni kemudian menyalami Ahok dan beberapa politisi lainnya yang duduk diatas panggung, seperti Djan Faridz dan Humphrey Djemat. selain itu, Wasroni juga mencium tangan Nusron Wahid.

"Padahal ( Wasroni ), Wonge ( orangnya ) paling baik lho, hanya gara gara pengorengan mau kerahkan 500 banser ke Rumag Ahok di Lembang. sudah damai ya, enggak jadi penggerudukan, Ahok tenang saja", kata Gus Nuril setelah melihat Ahok dan Wasroni salaman bersama.

Pada persidangan, Selasa (31/1/17), tim kuasa hukum dari Ahok mencecar Ma'ruf mengenai terbitnya pendapat dan sikap keagamaan MUI, dugaan dukungan kepada calon pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI jakarta dengan no urut satu Agus-Sylvi, hingga telepon antara Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ma'ruf.

Beberapa orang dari pihak NU sangat mengecam sikap Ahok yang sempat disebut akan memproses hukum Ma'ruf.

Belakangan Ahok sendiri membantah akan memproses hukum terhadap Ma'ruf. dirinya menyebut akan memolisikan saksi pelapor yang diduga telah memberikan keterangan palsu seperti Muchsin Al Attas dan Novel bamukmin.

Ahok kemudian meminta maaf  melalui keterangan tertulis kepada para wartawan dan sebuah tayangan video. dirinya meminta maaf karena telah dianggap memojokan Ma'ruf saat didalam persidangan.(Post Ibukota)

Kala Batman bertemu dengan pendukung lainnya

Post Ibukota - Secara tanpa diduga duga sebelumnya, puluhan orang relawan dari para pasangan calon gubernur DKI Jakarta no urut dua, Basuki Thaja Purnama atau Ahok-Djarot dengan Calon Gubernur DKI Jakarta no urut tiga Anies Baswedan - Sandiaga Uno berkumpul di depan Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (4/2/17) siang.

Mereka terlihat sedang berkumpul tepat di depan markas Calon Gubernur SKI Jakarta no urut satu Agus Harimurti Yudhoyono - Sylviana Murni di Wisma Proklamasi, Seberang Tugu Proklamasi.

Pada saat bersamaan itu pula di Wisma Proklamasi ada agenda pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan para perwakilan dari parpol pengusung Agus-Sylvi.

Terdengar di lokasi suara yel yel dari para pendukung Anies-Sandi yang dikumandangkan melalui pengeras suara.

Mereka terlihat tengah bersiap untuk melakukan konvoi bersama menuju Kota Tua dimana Konvoi akan dilepas langsung oleh Anies.

Sementara itu, relawan pendukung Basuki-Djarot dari Batman ( Basuki Thaja Purnama mania ) yang sebagian membawa sepeda motor juga terlihat sedang berkumpul.

Mereka juga terlihat kompak dengan baju kotak kotak dan akan berangkat bersama dari sana untuk mengikuti konser "Gue 2" di Senayan.

Berdasarkan keterangan dari Relawan dan para pendukung Ahok-Djarot dan pendukung Anies-Sandi. pertemuan antara kedua nya di Tugu Proklamasi tidak direncanakan sebelumnya atau terjadi secara kebetulan.

"Ini tidak ada rencananya, tahu tahunya semua kumpul disini he he he seru  dan ramai", ujar Huda

Dilapangan tampak relawan dari Basuki-Djarot dengan relawan dari Anies-Sandi nampak berbaur tanpa konflik meskipun mereka tengah mengenakan atribut masing masing tetapi suasana keramahan diantara kedua para relawan itu tampak ramah terasa.

"Tadi ada pendukung dari Agus-Sylvi juga ada lewat dari sini. kita ini mau kasih lihat kepada para elite politik, kalau masyarakat sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi. pilihan masing masing boleh beda,tetapi kita semua tetap sahabat", tutur Imannuel yang merupakan salah satu pendukung dari kubu Basuki Thajaja Purnama atau Ahok - Djarot Saiful Hidayat.(Post Ibukota)

SBY Kebakaran Jenggot, Rudiantara" Seperti kurang kerjaan aja kami dengeri itu".

Post Ibukota - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan tidak ada satu pun lembaga negara yang telah melakukan penyadapan terhadap mantan presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

"Setelah saya lakukan pengecekan, tidak ada ( lembaga negara yang menyadap SBY )', ujar Rudiantara di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis ( 2/2/17).

Rudiantara juga mengaku tidak mendengar langsung pernyataan dari SBY disaat SBY mengelar jumpa pers. dirinya juga mengaku bahwa dia tenggah mengikuti rapat paripurna bersama Presiden Jokowi di Istana.

Namun dirinya mengaku langsung melakukan pengecekan kepada pihak pihak terkait setelah dirinya ditanya oleh para wartawan di Istana. dia tidak menyebutkan kepada siapa klasifikasi itu dilakukan.

"Seperti kurang kerjaan dengerin itu", Ucap Rudiantara.

Dirinya menekankan ada aturan didalam penyadapan.melakukan penyadapan tidak terkait dengan proses hukum, katanya, jelas sangat dilarang undang undang.

"Kecuali itu merupakan kasus hukum", kata nya.

Selebihnya Rudiantara terlihat enggan mengomentari soal pernyataan dari SBY tersebut.

SBY sebelumnya merasa disadap, dia lalu berbicara banyak hal mengenai penyadapan. salah satunya adanya informasi bahwa komunikasinya telah disadap, namun, SBY tidak dapat membuktikannya.

Perasaan SBY itu muncul sebagai suatu reaksi atas Fakta di persidangan kasus yang tenggah menjerat Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Thajaja Purnama atau Ahok dalam kasus penistaan agama.

Di dalam persidangan , tim pengacara Ahok mengaku memiliki bukti mengenai komunikasi antara SBY dan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin.

Hal itu merupakan pertanyaan yang diajukan oleh pengacara Ahok kepada Ma'ruf Amin yang dihadirkan di persidangan sebagai saksi.

"Apakah saudara pada hari Kamis, sebelum bertemu dengan pasangan calon nomor urut satu pada hari Jumat, ada telepon dari Pak SBY pada pukul 10.16 Wib yang menyatakan, Pertama, mohon diaturkan pertemuan dengan Agus dan Sylvi bisa diterima dikantor PBNU, Kedua, minta agar segera dikeluarkan fatwa tentang penistaan agama?" kata pengacara Ahok Humphrey Djemat kepada ma'ruf Amin.

Tim pengacara Ahok menilai tidak merasa menyebutkan bahwa bukti yang dimiliki berupa rekaman atau transkrip percakapan. bisa asaja menurut tim pengacara Ahok itu berupa kesaksian.

Tim pengacara dari Ahok tidak akan pernah menggungkap wujud bukti yang dimiliki selain didalam pengadilan.(Post Ibukota)